FAKTA – Ketua Dewan Pertimbangan Yusril Ihza Mahendra mengatakan pentingnya soliditas internal dalam tubuh Partai Bulan Bintang (PBB) saat menghadiri kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) anggota DPRD PBB se-Indonesia. Kegiatan tersebut mengusung tema “Efisiensi Anggaran dan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah” sebagai bagian dari upaya memperkuat kapasitas kader di tingkat daerah.
Dalam sambutannya, Yusril menyampaikan bahwa kepengurusan PBB saat ini telah sah secara hukum dan diakui pemerintah, sehingga tidak ada lagi dualisme di internal partai. Ia mengimbau seluruh jajaran pengurus, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk menjaga persatuan serta memperkuat konsolidasi organisasi.
Menurutnya, langkah konsolidasi harus dilakukan secara menyeluruh hingga ke tingkat provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, hingga ranting. Hal ini dinilai penting guna memastikan kesiapan partai dalam menghadapi Pemilu 2029.
“Seluruh jajaran harus mulai aktif melakukan pembenahan internal dan memperkuat struktur organisasi. Konsolidasi ini menjadi kunci agar PBB tampil sebagai kekuatan politik yang signifikan,” ujar Yusril.
Selain itu, PBB juga menaruh perhatian pada sistem pemilu nasional. Yusril menyebutkan dukungan terhadap sistem proporsional, dengan catatan perlunya mekanisme yang mampu meminimalisir hilangnya suara pemilih. Salah satu gagasan yang disampaikan adalah pengaturan ambang batas berbasis jumlah kursi minimal untuk pembentukan fraksi di DPR, sehingga partai-partai kecil tetap memiliki ruang representasi.
Di sisi lain Ketua Umum PBB yang baru Yuri Kemal Fadlullah menjelaskan bahwa agenda utama partai saat ini adalah memperkuat konsolidasi internal, meningkatkan kesiapan verifikasi pemilu, serta memperkenalkan kembali PBB kepada generasi muda. Ia menekankan pentingnya penguatan media sosial dan infrastruktur organisasi sebagai bagian dari strategi jangka panjang.
Melalui Bimtek ini, para anggota DPRD PBB diharapkan mampu meningkatkan pemahaman terkait pengelolaan anggaran daerah secara efisien serta optimalisasi pendapatan asli daerah. Kegiatan ini juga menjadi momentum untuk menyelaraskan langkah politik dan kebijakan partai di seluruh Indonesia.
PBB menargetkan seluruh proses konsolidasi organisasi dapat rampung sebelum pertengahan 2027, sehingga partai memiliki waktu yang cukup untuk mempersiapkan diri menghadapi kontestasi politik nasional pada 2029. (Dina)
