FAKTA – Pemerintah Indonesia bersama UNFPA resmi meluncurkan Rencana Pelaksanaan Program Kerja Sama (Country Programme Implementation Plan/CPIP) Siklus 11 untuk periode 2026–2030. Peluncuran yang berlangsung di Jakarta pada Selasa (21/4/2026) ini menjadi langkah strategis dalam mempercepat pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya di bidang kesehatan seksual dan reproduksi serta kesetaraan gender.
Berdasarkan capaian terbaru, Indonesia telah memenuhi sekitar 62 persen target SDGs. Meski demikian, masih terdapat sejumlah indikator yang memerlukan percepatan, salah satunya Angka Kematian Ibu (AKI). Data menunjukkan AKI turun signifikan dari 346 per 100.000 kelahiran hidup pada 2010 menjadi 189 pada 2020. Namun, angka tersebut masih jauh dari target nasional dan global yang berada di kisaran 70–77 per 100.000 kelahiran hidup.
Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, menyebutkan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mendorong percepatan tersebut.
“Kerja sama ini bukan sekadar program, tetapi instrumen penting untuk memastikan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Kami ingin memastikan setiap kebijakan yang dihasilkan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, terutama kelompok rentan,” ujarnya.
Program kerja sama Siklus 11 ini dirancang untuk mendukung visi Indonesia Emas 2045, dengan fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan ketahanan terhadap perubahan demografi. Indonesia diperkirakan mencapai puncak bonus demografi pada 2030, sehingga investasi pada kesehatan, pendidikan, dan kesetaraan menjadi krusial.
Kepala Perwakilan UNFPA Indonesia, Hassan Mohtashami, menyebut program ini sebagai fase transisi menuju penguatan sistem yang berkelanjutan.
“Selama lima tahun ke depan, kami tidak hanya berfokus pada layanan, tetapi juga memperkuat kebijakan dan sistem agar dampaknya lebih luas dan berjangka panjang,” katanya.
Dengan anggaran sekitar USD 38,5 juta, program ini menargetkan empat hasil utama, yakni peningkatan kualitas layanan kesehatan reproduksi, penguatan kebijakan dan pendanaan untuk menekan kematian ibu dan bayi, optimalisasi data kependudukan berbasis bukti, serta peningkatan kapasitas kelembagaan dalam menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Selain itu, kerja sama ini juga melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, sektor swasta, organisasi keagamaan, akademisi, hingga masyarakat sipil. Indonesia juga diharapkan terus memperkuat peran globalnya melalui kerja sama Selatan-Selatan dan Triangular di bidang kependudukan dan kesehatan reproduksi.
Langkah ini menjadi penegasan komitmen Indonesia dalam mengejar target SDGs 2030, sekaligus membangun fondasi menuju generasi emas 2045 yang lebih sehat, setara, dan berdaya saing. (Dina)
