Majalahfakta.id – Satu diantara upaya meningkatkan kualitas lulusannya, serta mendukung kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda (STIHPADA) Palembang melakukan MoU dengan 23 Mitra kerja di Propinsi Sumatera Selatan meliputi Instansi Pemerintah, Perguruan Tinggi dan Praktisi Hukum.
“Kegiatan ini dilakukan untuk mendukung program Kampus Merdeka yang dicanangkan Mendikbud. Ada tiga program yang kita jalankan, yaitu pertukaran pelajar, pemagangan dan proyek kemanusiaan. Untuk itu kami perlu dukungan dan kerjasama dengan pihak pemerintah, perguruan tinggi dan praktisi hukum/advokat yang ada di Propinsi Sumatera Selatan ini untuk semakin meningkatkan kualitas lulusan berikutnya,” ungkap Ketua STIHPADA Palembang, Dr. H. Firman Freaddy Busro, SH., MH., saat diwawancarai sejumlah awak media.
“Dari tiga program kebijakan Kemendikbud itu, mahasiswa akan lebih paham dan mengetahui ilmu – ilmu diluar kampusnya. Mereka dapat bertukar ilmu dengan para senior, pejabat berpengalaman atau bahkan menyentuh kegiatan sosial ke masyarakat secara langsung,” ujar pria yang juga menjabat Ketua DPD Pengacara Pajak Propinsi Sumsel ini.
“Tentu kita mendukung dan membantu agar menghasilkan kualitas lulusan yang lebih baik lagi,” ujar Ketua DPRD Kota Palembang, Zainal Abidin.
Sedangkan Managing Partner kantor hukum ABGAN Law Firm, Ferdiyan Ganesha, SH., menuturkan bahwa momen ini adalah sebuah kehormatan bagi kantor hukumnya karena menjadi salah satu mitra yang dipilih STIHPADA dalam MoU ini.
“Semoga MoU ini bisa menambah wawasan dan nilai tambah bagi mahasiswa STIHPADA Palembang yang nanti magang di kantor kami”, ucapnya. Sehingga mereka tidak hanya menguasai teori namun juga mahir dalam berpraktik baik secara litigasi maupun non-litigasi.
Menutup perbincangan, Ganesha menyampaikan terima kasih kepada civitas akademika STIHPADA Palembang dan semoga MoU ini bermanfaat dalam mewujudkan program Kampus Merdeka pada khususnya dan pengembangan pendidikan hukum pada umumnya. (ito)
