.
.
.
PADA hari Kamis, tanggal 04 Mei 2017, pukul 14.00 Wit, Wakapolda Papua, Brigjen Pol Drs Agus Rianto, didampingi pejabat utama Polda Papua menerima kunjungan pihak Kedubes Belanda dan IOM Indonesia di Aula Cenderawasih Polda Papua.
Wakapolda Papua menyampaikan bahwa secara umum kondisi di Papua sangat kondusif walaupun ada sedikit permasalahan baik itu di bidang ekonomi harga barang sangat tinggi namun masyarakat asli tetap bisa melakukan transaksi. Di bidang sosial budaya masih banyak masyarakat kita yang mengkonsumsi miras dan melakukan perang adat dalam menyelesaikan suatu permasalahan. “Di kesatuan kami mempunyai 23 Polres, ada 29 kabupaten sehingga ada beberapa Polres yang mengamankan dua sampai tiga kabupaten”.
Di wilayah Papua juga terjadi kasus narkoba. “Yang menjadi perhatian kita adalah usia dari para pelakunya yang tergolong masih sangat produktif, sedangkan untuk jenis narkotika tidak berbeda jauh dengan daerah lainnya”.
“Untuk permasalahan HAM di Papua saya laporkan adanya banyak dugaan pelanggaran di Papua namun pemerintah Indonesia sudah membentuk tim untuk menangani penanganan kasus HAM tersebut. Ada 11 kasus yang menjadi isu dugaan pelanggaran HAM. Untuk Polda Papua sendiri diberikan tugas 3 kasus. Selain itu Polda Papua dan Kodam XVII Cenderawasih juga diberikan tugas bersama untuk mengungkap hilangnya Saudara Aristoteles Masoka pada tanggal 10 November 2001 di mana pada saat itu bersamaan dengan diketahui meninggalnya Saudara Theys Hiyo Eluway”.
Sedangkan Mr He Kess Van Baar (Bagian HAM) menyampaikan,”Kami sepenuhnya sangat mendukung program IOM dan kepolisian. Saya sangat senang bisa ke Papua dan mengikuti diskusi ini”.
Mr He Kess Van Baar juga mempertanyakan terkait pemilukada yang sudah berlangsung dan pemilukada yang akan dihadapi pada tahun 2019, apakah semua orang punya hak untuk berkumpul dan bagaimana prioritas penegak hukum menghadapinya ?
Wakapolda Papua menanggapi bahwa setiap kegiatan baik secara indvidu maupun kelompok atau partai telah diatur hak dan kewajibannya oleh undang-undang dan setiap individu mempunyai hak yang sama dalam melakukan kegiatan politik selama hak tersebut belum dicabut.
“Kami Polda Papua telah mengamankan kegiatan pemilukada di bulan Februari di mana ada satu kota dan sepuluh kabupaten yang melaksanakan pemilukada. Namun dari sepuluh kabupaten tersebut ada lima kabupaten yang melaksanakan PSU (pemungutan suara ulang) di bulan Mei dan Juni sehingga kami tetapkan melakukan pengamanan di lima kabupaten tersebut”.
“Terkait pemilukada tahun 2019 kami telah memiliki SOP namun kita akan all out untuk melaksanakan tugas dan tidak menunggu lawan datang untuk mencoba mengacaukan situasi. Sehubungan hak berkumpul bagi masayrakat di undang-undang tahun 1945 sudah diatur di mana masyarakat berhak untuk melakukan hal tersebut dan Polri hanya mengawasi”.
Direktur Pembinaan Masyarakat (Dir Binmas) Polda Papua menambahkan, terkait dengan kerja sama Polda Papua dan pihak IOM ada lima Polres yang menjadi final project. “Hasil yang kami lihat di lima Polres tersebut sangat positif di mana masyarakat mulai meningkat pemahamannya tentang hukum. Kami juga menilai bahwa program seleksi trainer polmas, pelatihan trainer polmas, pelatihan tingkat Polres, petunjuk teknis modul untuk babinkamtibmas dan pelatihan peningkatan babinkamtibmas sangat penting untuk meningkatkan kemampuan dari babinkamtibmas di lapangan, Harapan kami agar program ini diperpanjang namun di Polres yang berbeda”.
Mrs Douwe Buzeman mengatakan,”Kita setuju untuk melanjutkan program ini namun untuk tahap awal akan ada evaluasi unutk melihat respon masyarakat”.
Perwakilan IOM menyampaikan,”Kami berterima kasih untuk rekan kami dalam hal ini Polda Papua yang sudah bekerja sama selama 13 tahun dengan kami pihak IOM. Saat ini kami masih mencari modul yang akan digunakan untuk kegiatan polmas ini.
Mrs Syira dari perwakilan IOM pun mengatakan,”Kami sangat berterima kasih kepada pemerintah Belanda dan Polri yang telah menjadi rekan kami di mana dari hasil pemantauan kami sudah melihat terbentuknya FKPM di Polres Jayapura serta mempertanyakan masih ada beberapa tempat yang belum tersentuh oleh program ini dan harapannya program kami dapat tersebar di seluruh Papua”.
Menanggapi hal itu Wakapolda Papua mengatakan bahwa seperti yang sudah disampaikan oleh Dir Binmas Polda Papua untuk lima Polres yang menjadi final project sudah mendapatkan perhatian lebih dari masyarakat setempat. “Hanya saja perlu juga kami sampaikan bahwa di Papua tentunya sangat berbeda kultur masyarakatnya dibandingkan dengan di Pulau Jawa sehingga kita perlu waktu untuk mempromosikan kegiatan ini. Sudah merupakan kewajiban kami di mana dalam setiap kegiatan yang selesai dilaksanakan akan dilakukan analisa dan evaluasi untuk mengetahui hambatan dan tingkat kesuksesan dari kegiatan tersebut”.
Mrs Douwe Buzeman mengatakan,”Kami mendukung program kerja sama IOM dan Polda Papua. Hanya saja jika kita berbicara dengan banyak masyarakat maka masih sangat banyak respon atau tanggapan dari masyarakat yang masih tidak percaya dan merasa tidak nyaman dengan Polri, yang ingin kami ketahui kenapa hal tersebut masih terjadi ?”
Wakapolda Papua menjawab,”Ini merupakan hal yang sangat mudah dijawab, di mana di negara luar pemahaman atas hukum sangat tinggi dan IT-nya yang sudah sangat maju. Sedangkan kami di Indonesia belum seperti itu dan masih ada sebagian masyarakat kami yang menganggap bahwa polisi adalah profesi yang menakutkan terhadap masyarakat karena dapat bertindak semena-mena, lalu ada juga oknum yang melakukan kejahatan sehingga menganggap bahwa polisi hanya akan mengganggu kegiatan mereka saja”.
Kedubes Belanda yang hadir dalam pertemuan tersebut adalah Mr He Kees Van Baar (Humaniora Right Ambassador), Martin Van Lith (Asia Departement Embassy), Brechtje klandermans (Politicial Affair-Netherland Embassy) dan Edwin Arifin (Senior Policy Official Officer Netherland Embassy). Sedangkan pihak IOM Indonesia yang hadir adalah Peter Kern (Project Manager), Celia Finch (Monitor And Evaluation Assistant) dan Roy Sujatmiko (Senior Project Assistant). (Rilis)
