FAKTA – Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lahat dari sektor pajak terus menunjukkan tren positif. Selama enam tahun berturut-turut, realisasi PAD selalu melampaui target yang telah ditetapkan Pemerintah Kabupaten Lahat.
Keberhasilan tersebut tidak lepas dari kerja keras dan strategi yang diterapkan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Lahat, Subranudin, SE, MM bersama jajaran dalam menggali potensi pajak daerah secara maksimal.
Berdasarkan data yang dihimpun, capaian PAD Kabupaten Lahat terus mengalami peningkatan signifikan sejak tahun 2020 hingga 2025.
Pada tahun 2020, target PAD sebesar Rp113.070.819.000 berhasil direalisasikan sebesar Rp118.746.159.558 atau mencapai 105 persen.
Kemudian pada tahun 2021, target sebesar Rp117.494.699.696 mampu dilampaui dengan realisasi mencapai Rp155.046.272.657 atau 129 persen.
Memasuki tahun 2022, target PAD sebesar Rp149.997.796.007 kembali terlampaui dengan realisasi Rp162.110.226.091 atau sebesar 108 persen.
Sementara pada tahun 2023, dari target Rp200.472.864.150, realisasi PAD mencapai Rp213.363.347.883 atau 106 persen.
Capaian paling signifikan terjadi pada tahun 2024. Dari target Rp178.830.489.337, realisasi PAD melonjak hingga Rp238.384.488.393 atau mencapai 133,30 persen.
Sedangkan pada tahun 2025, target PAD sebesar Rp245.170.874.034 berhasil direalisasikan sebesar Rp281.869.861.726 atau 114,97 persen.
Konsistensi capaian tersebut menjadi bukti keberhasilan Bappenda Lahat dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak sekaligus mengoptimalkan potensi pendapatan daerah.
Berbagai langkah strategis dilakukan, mulai dari pendataan objek pajak, peningkatan pelayanan kepada masyarakat, pemanfaatan sistem digital, hingga pengawasan terhadap potensi kebocoran pendapatan daerah.
Keberhasilan ini juga menjadi kontribusi besar dalam mendukung pembangunan Kabupaten Lahat di berbagai sektor, baik infrastruktur, pelayanan publik, pendidikan maupun kesehatan.
Dengan capaian tersebut, Bappenda Kabupaten Lahat di bawah kepemimpinan Subranudin dinilai berhasil menunjukkan kinerja positif dalam memperkuat kemandirian fiskal daerah melalui peningkatan PAD yang berkelanjutan. (Bambang MD)
