Lumajang, majalahfakta.id – Pembangunan jalur pedestrian dan pengaspalan di sepanjang Jalan Panglima Besar (PB) Sudirman, Kabupaten Lumajang, mulai menuntut kedisiplinan ekstra dari seluruh pengguna jalan.
Penyempitan badan jalan, aktivitas alat berat, hingga pekerjaan konstruksi pada malam hari berpotensi memicu kepadatan arus lalu lintas apabila rekayasa jalan yang telah ditetapkan tidak dipatuhi.
Pemerintah melalui skema rekayasa lalu lintas mengatur sejumlah ruas jalan alternatif, sistem satu arah, hingga pembatasan parkir kendaraan di kawasan proyek. Namun, aturan tersebut tidak akan berjalan efektif apabila masyarakat masih mengabaikan rambu-rambu dan petunjuk petugas di lapangan.
“Pekerjaan pembangunan pedestrian dan pengaspalan yang dijadwalkan berlangsung hingga awal Desember 2026 itu membutuhkan ruang kerja yang memadai. Karena itu, kendaraan yang berhenti sembarangan, terutama mobil yang parkir di sepanjang Jalan PB Sudirman, berpotensi memperparah penyempitan jalan dan menghambat mobilitas kendaraan maupun operasional alat berat,” jelas Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang, Rasmin, kepada wartawan, Senin (16/11/2026).
Jalur Satu Arah Dan Dua Arah Diatur, Pengendara Wajib Patuh
Dalam skema rekayasa lalu lintas yang disosialisasikan, terdapat dua ruas jalan yang diberlakukan sistem satu arah, yakni Jalan Dr. Koesnadi, mulai dari depan Kantor Pos ke arah timur dan Jalan M. Yamin, di kawasan selatan Aston.
Sementara itu, Jalan Sumodigdo atau yang dikenal masyarakat sebagai kawasan Kamar Tikus tetap diberlakukan dua arah untuk membantu mengurai kepadatan kendaraan.
Pengaturan ini menjadi bagian penting dalam menjaga kelancaran pergerakan kendaraan di tengah keterbatasan ruang jalan akibat pekerjaan konstruksi.
Masyarakat diminta tidak memaksakan diri menerobos jalur yang telah diatur, melawan arah, maupun mengambil keputusan sendiri tanpa memperhatikan rambu pengalihan arus.
Mobil Dilarang Parkir di PB Sudirman, Motor Hanya di Sisi Timur
Salah satu poin yang perlu mendapat perhatian serius adalah pengaturan parkir kendaraan.
Untuk kendaraan roda empat atau mobil, diberlakukan larangan parkir di sepanjang Jalan PB Sudirman.
“Pengendara diarahkan memanfaatkan jalan-jalan sirip sebagai alternatif lokasi parkir, yakni Jalan Dr. Koesnadi, Jalan KH. Wakhid Hasyim, Jalan Dr. Soetomo, dan Jalan R. Suprapto. Sedangkan sepeda motor diperbolehkan parkir dengan tertib hanya di sisi timur sepanjang Jalan PB Sudirman,” papar Rasmin.
Pembatasan ini bukan sekadar persoalan ketertiban parkir. Ruang jalan yang terbatas harus benar-benar dijaga agar tidak semakin menyempit akibat kendaraan yang berhenti atau parkir sembarangan.
Apabila aturan tersebut diabaikan, bukan tidak mungkin antrean kendaraan semakin panjang, aktivitas pertokoan terganggu, dan pekerjaan konstruksi mengalami hambatan.
Pekerjaan Berat Dimulai Pukul 20.00 WIB
Hal lain yang perlu diketahui masyarakat adalah pekerjaan pengecoran dan konstruksi berat dijadwalkan berlangsung pada malam hari, mulai pukul 20.00 WIB.
Kondisi tersebut, menurut warga setempat, menuntut kewaspadaan lebih tinggi bagi pengguna jalan yang melintas pada malam hari. Keberadaan alat berat, material proyek, galian, serta kemungkinan perubahan kondisi permukaan jalan harus menjadi perhatian pengendara.
Pengguna jalan diimbau mengurangi kecepatan, menjaga jarak aman, memperhatikan rambu portabel, serta mengikuti arahan petugas Dinas Perhubungan dan Satlantas Polres Lumajang.
Sosialisasi Jangan Hanya Berhenti Dispanduk
Di tengah berlangsungnya pembangunan infrastruktur perkotaan, efektivitas sosialisasi menjadi pekerjaan rumah yang tidak kalah penting.
“Informasi mengenai jalur satu arah, lokasi parkir alternatif, hingga larangan parkir kendaraan harus tersampaikan secara merata kepada masyarakat, khususnya pengendara, pedagang, pengunjung pertokoan, dan warga yang beraktivitas di sekitar Jalan PB Sudirman,” tegas warga yang enggan disebut Namanya ini.
Pemasangan spanduk, banner, rambu portabel, publikasi media sosial, hingga pengeras suara melalui mobil keliling dapat menjadi sarana penyampaian informasi yang efektif.
“Namun, sosialisasi juga harus dibarengi pengawasan langsung dan konsistensi petugas dalam mengatur arus kendaraan,” tambahnya lagi.
Masyarakat tentu berharap pembangunan pedestrian tidak justru menghadirkan persoalan baru berupa kemacetan berkepanjangan akibat lemahnya pengaturan lalu lintas.
Pemerintah, Kontraktor dan Masyarakat Harus Sama-Sama Bertanggung Jawab
Pembangunan pedestrian merupakan bagian dari upaya memperbaiki wajah kawasan perkotaan Lumajang agar lebih tertata, nyaman, dan ramah bagi pejalan kaki.
Akan tetapi, keberhasilan proyek tidak cukup hanya diukur dari hasil fisik pembangunan. Keselamatan pengguna jalan, kelancaran aktivitas masyarakat, serta minimnya gangguan terhadap kegiatan ekonomi warga juga harus menjadi perhatian.
Pemerintah dan instansi terkait perlu memastikan rambu-rambu terpasang dengan jelas, petugas berjaga pada titik rawan, serta jalur alternatif benar-benar dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
Di sisi lain, kontraktor pelaksana juga harus memastikan area pekerjaan tertata, material tidak mengganggu lalu lintas, dan keselamatan masyarakat tetap menjadi prioritas.
Masyarakat pun harus mengambil bagian dengan mematuhi seluruh ketentuan yang berlaku.
Jangan sampai pembangunan yang bertujuan mempercantik Kota Lumajang justru terganggu oleh perilaku pengguna jalan yang tidak disiplin.
Wujudkan PB Sudirman yang Lebih Tertata
Pembangunan infrastruktur merupakan kepentingan bersama. Karena itu, dukungan masyarakat sangat dibutuhkan agar pekerjaan berjalan lancar hingga selesai.
Tertib berlalu lintas bukan hanya tanggung jawab petugas Dishub maupun Satlantas. Setiap pengendara memiliki tanggung jawab untuk menjaga keselamatan dirinya sendiri dan pengguna jalan lainnya.
Kini, yang dibutuhkan bukan sekadar imbauan, melainkan kesadaran dan kepatuhan nyata di lapangan.
Jalan PB Sudirman sedang berbenah. Jangan sampai ketidakdisiplinan pengguna jalan justru menjadi penghambat pembangunan dan sumber persoalan baru bagi masyarakat Lumajang. (Fuad)






