Padang Pariaman, majalahfakta.id – Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman harus memastikan setiap rupiah dalam RAPBD 2027 menjawab kebutuhan masyarakat. Tuntutan itu mengemuka dalam Rapat Paripurna DPRD Padang Pariaman yang mengagendakan penyampaian jawaban eksekutif atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Nota Penjelasan Bupati mengenai Rancangan APBD 2027, Kamis, lalu.
Rapat yang dipimpin Firman tersebut menjadi bagian penting dari pembahasan anggaran daerah sebelum memasuki tahapan lanjutan. Sejumlah persoalan strategis, mulai dari pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, penguatan ekonomi kerakyatan hingga pemerataan kesejahteraan, menjadi perhatian fraksi-fraksi DPRD.
Dalam rapat itu, pemerintah daerah menyampaikan tanggapan atas berbagai kritik, pertanyaan, dan usulan yang sebelumnya disampaikan fraksi-fraksi. Sejumlah masukan disebut dapat dipertimbangkan dalam penyempurnaan RAPBD, sementara usulan lainnya dijelaskan berdasarkan kemampuan keuangan daerah dan skala prioritas pembangunan.
Jawaban eksekutif menjadi salah satu tahapan penting untuk menguji sejauh mana pemerintah daerah mampu menerjemahkan aspirasi legislatif ke dalam kebijakan anggaran. Sebab, persoalan APBD bukan hanya menyangkut keseimbangan pendapatan dan belanja, tetapi juga ketepatan menentukan program yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Pimpinan sidang, Firman, meminta seluruh fraksi mencermati jawaban pemerintah secara menyeluruh. Setiap masukan dan persoalan strategis, menurut dia, harus terdokumentasi agar menjadi bahan dalam pembahasan berikutnya.
Ia menegaskan pembahasan RAPBD harus berlangsung secara teliti, terbuka, dan bertanggung jawab. Kesempatan meminta penjelasan tambahan tetap tersedia apabila masih terdapat jawaban eksekutif yang membutuhkan klarifikasi.
Dalam forum tersebut, anggota DPRD juga berharap berbagai komitmen pemerintah tidak berhenti sebagai jawaban formal dalam sidang paripurna. Program yang nantinya disepakati harus direalisasikan secara konsisten, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Di sisi lain, pemerintah daerah menempatkan kemampuan fiskal dan skala prioritas sebagai pertimbangan dalam merespons usulan fraksi-fraksi.
Kondisi tersebut membuat pembahasan RAPBD 2027 menjadi momentum penting untuk menentukan arah belanja daerah. Pemerintah dan DPRD dituntut menyelaraskan kebutuhan pembangunan dengan kapasitas keuangan daerah agar program yang direncanakan tidak sekadar tercantum dalam dokumen anggaran.
Rapat paripurna tersebut dihadiri anggota DPRD dari berbagai fraksi, Sekretaris DPRD, jajaran pemerintah kabupaten, serta kepala organisasi perangkat daerah (OPD).
Pihak eksekutif menyatakan komitmennya untuk melanjutkan koordinasi dan sinergi bersama DPRD hingga seluruh tahapan pembahasan RAPBD 2027 diselesaikan sesuai mekanisme yang berlaku.
Setelah penyampaian jawaban pemerintah, pembahasan Ranperda APBD dilanjutkan ke tahapan berikutnya sebelum memperoleh persetujuan bersama.
Firman berharap seluruh proses berjalan sesuai jadwal dan menghasilkan APBD yang transparan, berkeadilan, serta mampu menjawab kebutuhan pembangunan Kabupaten Padang Pariaman.
Pada akhirnya, kualitas APBD 2027 tidak hanya akan dinilai dari besarnya anggaran yang disahkan, tetapi juga dari seberapa jauh program-programnya benar-benar dirasakan masyarakat. (SS)
