Pemkot Ajak Koordinasi TNI-Polri Amankan Surabaya

MENGHILANGNYA pegawai negeri sipil (PNS) di jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) cukup mengejutkan banyak kalangan. Pj Walikota Surabaya, Nurwiyatno, pun langsung merespon hilangnya PNS yang bernama Faradina Ilma, 25, itu dengan menyiagakan personel satuan Bakesbang Linmas dan Satpol PP.
“Apel ini untuk melihat sejauh mana kesiapan dalam mengantisipasi kejadian yang tidak diinginkan di Surabaya. Kami juga akan berkoordinasi dengan TNI dan kepolisian untuk meminimalkan hal-hal yang bisa mencederai keamanan Kota Surabaya,” kata Nurwiyatno.
Nurwiyatno secara khusus mengimbau agar dilakukan pemantauan terhadap gerakan-gerakan organisasi yang tidak berijin dan tempat-tempat strategis. “Saya harap ada pemantauan khusus dan penjagaan secara bergiliran yang dilakukan secara berkala. Itu tugas kita,” tegasnya.
Seperti diketahui, kabar menghilangnya 2 warga Surabaya diduga terkait ormas Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) mendapat perhatian serius dari pemkot. Berbagai upaya telah dilakukan demi menemukan keberadaan kedua orang tersebut. Sebagaimana diberitakan, 2 warga Surabaya yang hilang itu adalah Erri Indra Kautsar, 20, mahasiswa semester V jurusan elektronika PENS ITS, dan Faradina Ilma, 25, PNS Pemprov Jatim.
Kepala Bakesbangpol & Linmas Kota Surabaya, Soemarno, menuturkan, pihaknya menerima surat dari orangtua Erri, Suharijono, tanggal 15 September 2015, yang ditujukan kepada Walikota Surabaya. Inti surat tersebut menyampaikan permohonan kepada walikota untuk membantu upaya pencarian Erri. Menindaklanjuti permohonan itu, pemkot telah menempuh sejumlah upaya. Di antaranya, berkoordinasi dengan jajaran samping, dalam hal ini pihak kepolisian. Selain itu, pemkot juga telah membangun komunikasi dengan kedutaan besar Indonesia di Kucing, Malaysia. Pasalnya, dari hasil pelacakan terakhir, Erri sempat teridentifikasi berada di Pontianak, Kalbar, dan dikabarkan ada kemungkinan menyeberang ke wilayah Malaysia.
Terkait Gafatar, Soemarno mengatakan, sejatinya ormas tersebut sudah eksis di Kota Pahlawan sekitar 2012-2013-an. Berdasarkan pantauan Bakesbangpol & Linmas, aktivitas Gafatar sejauh ini lebih banyak berupa kegiatan berkelompok, seperti kerja bakti, pembagian sembako, jalan sehat dan sebagainya.
“Secara fisik sangat sulit mengidentifikasi anggota Gafatar. Tapi, ciri-ciri mereka saat melaksanakan kegiatan formal dapat diketahui dengan seragam khas berwarna oranye disertai lambang Gafatar matahari terbit,” terang pejabat kelahiran Nganjuk, Jatim, ini saat dijumpai di kantornya, Rabu (13/1).
Menurut Soemarno, keberadaan Gafatar jelas-jelas ilegal karena tidak terdata di Kementerian Dalam Negeri. Dengan demikian, sesuai aturan, ormas yang tidak terdaftar tidak mendapat pelayanan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
Menyikapi hal tersebut, pemkot mengeluarkan surat edaran tanggal 1 April 2015 yang ditandatangani Asisten Pemerintahan, Yayuk Eko Agustin. Isinya menekankan kepada seluruh camat dan lurah agar tidak memberikan fasilitas serta tidak melibatkan ormas Gafatar dalam kegiatan-kegiatan apa pun di lingkup pemkot.
Seiring booming-nya pemberitaan terkait Gafatar di media massa, Soemarno meminta warga tetap tenang dan tidak resah. Dia menghimbau masyarakat lebih waspada saat bergabung pada suatu kelompok. Pria berkumis tebal ini juga berharap para orangtua mengawasi aktivitas anak-anaknya, sebab tidak jarang rekrutmen organisasi yang menyimpang menyasar individu usia muda. “Pahami dulu ideologi suatu organisasi. Pastikan tidak menyimpang dari ajaran agama yang diakui di Indonesia. Di sisi lain, kami akan memaksimalkan peran camat, lurah hingga RT dan RW untuk mengawasi masing-masing wilayah. Bilamana ada penyimpangan atau indikasi pelanggaran aturan agar segera dilaporkan,” pungkasnya. (F.809)
www.majalahfaktaonline.blogspot.com / www.majalahfaktanew.blogspot.com