Solo, majalahfakta.id – Demokrasi di Indonesia, beda dengan demokrasi – demokrasi di negara lain. Demokrasi di negara lain, lebih individualistik.
Hal itu disampaikan Menteri Kebudayaan Fadli Zon dalam seminar HIPIIS (Himpunan Indonesia untuk pengembangan ilmu-ilmu Sosial).
di kampus UNS, Solo, Rabu (23/9/2026).
Karakter demokrasi Indonesia menurut Fadli, komunalitas gotong royong. Ia menunjuk bukti Amerika Serikat (AS). Di AS kata dia, di kota – kota besar banyak orang hidup tanpa rumah (homeless).
Mereka tinggal di tenda- tenda sepanjang jalan. Di Indonesia, karena sifatnya gotong royong dan kekeluargaan, pasti keluarganya membantu. “Tidak membiarkan saudaranya tinggal di jalan,” ujarnya.
Menurut dia, demokrasi dari dulu menjadi perdebatan. Namun Bung Hata menegaskan, demokrasi Indonesia harus berangkat dari kebudayaan. Kebudayaan Indonesia adalah musyawarah mufakad, budaya gotong royong.
Selanjutnya dikatakan, demokrasi kita bukan hanya demokrasi politik atau ekonomi. Melainkan demokrasi sosial.
Demokrasi sosial itu berangkat dari budaya. “Kebudayaan itu akarnya,” tegas Fadli.
Hal tersebut,kata dia telah dirumuskan oleh founding fathers kita dalam sila keempat Pancasila. Yakni, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
“Jadi sebenarnya demokrasi langsung itu sebenarnya sedikit menyimpang dari demokrasi perwakilan,”ujarnya.
Indonesia Unik
Ia mengungkapkan, banyak negara besar di dunia yang tidak melaksanakan demokrasi langsung.
Seperti Amerika Serikat dan India,yang hingga kini melaksanakan demokrasi perwakilan.
Fadli menggarisbawahi, negara Indonesia itu unik. Perbedaan yang ada, tidak menjadi ancaman. Melainkan justru jadi pengikat persatuan.
Ia memberi contoh perbedaan di Uni Sovyet dan Yugoslavia. Perbedaan di kedua negara itu justru menyebabkan perpecahan.
Uni Sovyet pecah jadi 15 negara. Yugoslavia pecah jadi 7 negara. “Indonesia memiliki kekokohan dalam menghadapi perbedaan. Ada perekat-perekat kuat, yaitu perekat budaya.
Perekat budaya itu antara lain dalam bentuk perkawinan silang, akulturasi budaya dan saling menerima serta saling menghormati.
“Ini tak terjadi di negara-negara yang mengalami disintegrasi. Ini harus kita jaga,” tegas menteri. (Sub)
