FAKTA – Koordinator Bidang Advokasi Forum Gerakan Mahasiswa Merdeka (FGMM), aktivis Moh. Fauzan, menyoroti tajam kinerja Satuan Kerja Pelaksaan Prasarana Strategis (Satker PPS) Sulawesi Barat karena dinilai lalai dan lemah dalam mengawasi proyek strategis pembangunan Sekolah Rakyat (SR) di Mamuju yang berimplikasi pada masalah administrasi lingkungan, dugaan material tak sesuai, hingga pembatasan akses kontrol publik
Sorotan dan Kritik yang di lontarkan oleh Fauzan selaku advokasi FGMM ada beberapa dugaan permasalahan diantaranya :
1. Dudaan Kendala Dokumen Lingkungan: Pembangunan fisik proyek yang berjalan diduga sempat mendahului kelengkapan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) akibat kendala anggaran di tingkat daerah.
2. Dugaan penggunaan material konstruksi ilegal yang tidak memiliki dokumen perizinan lengkap.
3. Transparansi Kontrak & Adendum: Hingga muncul desakan agar Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) terbuka terkait kejelasan kontrak, dasar perpanjangan waktu, serta dokumen adendum proyek APBN tersebut.
4. Dugaan Pembatasan Aktivitas Jurnalistik: Kalangan pengawas dan jurnalis diduga sempat mengalami pembatasan atau pelarangan liputan di area proyek Sekolah Rakyat hingga memicu protes keras dari berbagai elemen masyarakat sipil terhadap transparansi pelaksana.
Berikut tuntutan Keterlibatan APIP dan BPKP: Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) bersama BPKP didorong untuk melakukan audit menyeluruh terhadap aspek teknis, kepatuhan hukum, dan mutu konstruksi di lapangan.
Lanjut, Kepala Satker PPS Sulbar telah mengakui bahwa beliau tidak berani menggaransi bahwa seluruh proses pengawasan sumber material yang digunakan untuk membngun proyek Sekolah Rakyat sesuai dngan SOP, ” kata aktivis Fauzan saat memberikan keteranangan pada wartawan media fakta, Kamis (6/8/2026).
Selain itu, kata Fauzan, Kepala Satker Prov Sulawesi Barat, juga mengakui bahwa pihak dari Satker tidak memiliki wewenang untuk mengawasi lebih dalam dari mana sumber material yang di gunakan dalam proyek pembangunan Sekolah Rakyat (SR) tersebut.
Lanjut, aktivis muda Moh Fauzan juga mengecam keras pada PT Hutama Karya (Persero) yang telah diduga kuat mengambil bahan material secara ilegal di beberapa perusahaan yang tidak memiliki izin resmi dalam memproduksi sumber material, ” ucapnya dengan kecam.
Lebih lanjut, Moh Fauzan menegaskan akan melaporkan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Barat terkait persoalan kelalaian pengawasan oleh Satker PSS Sulbar dan juga PT Hutama Karya tentang legalitas sumber material yang digunakan dalam proyek strategis pembangunan Sekolah Rakyat di Mamuju tepatnya proyek SR tersebut di area Kompleks Kantor Gubernur Sulawesi Barat.
Selanjutnta, aktivis Fauzan mengatakan kami dari FGMM Sulawesi Barat tidak menolak persoalan pembangunan sekolah rakyat tetapi justru mendukung penuh.
” Kami tidak ingin di dalam proses pembangunan sekolah rakyat ada yang nencoba ” Bermain Nakal” untuk memenuhi perut dan kantong pribadi sendiri, maka FGMM tidak akan berhenti mengawal proses pembangunan Sekolah Rakyat di Sulawesi Barat.
Dia juga juga ancam akan melakukan aksi sampai berjilid – jilid hingga pihak Satker PPS Sulbar dan PT Hutama Karya mampu memberikan informasi ke publik tentang perosalan ini,” tutup Fauzan bidang advokasi FGMM Sulawesi Barat. (Ammank-007)
