PEMERINTAH Indonesia membantah menahan diri untuk lebih mendesak pihak Arab Saudi guna mempercepat usaha identifikasi jemaah korban berjejalan saat melakukan ibadah haji di Mekkah pada tanggal 24 September, kata Arsyad Hidayat, Kepala Daerah Kerja Mekkah Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Arab Saudi, kepada BBC Indonesia.
“Saya kira bukan masalah itu ya. Saya kira masalahnya kita juga, masalah kaitan dengan upaya-upaya kita. Kita sudah maksimal. Tidak ada merasa cemas atau apa ya,” kata Arsyad lewat telepon dari Mekkah, Kamis (01/10).
Dia menambahkan usaha yang telah dilakukan di antaranya secara konvensional dengan langsung datang, upaya diplomasi juga dilakukan melalui perwakilan, di samping upaya resmi dari pihak kementerian agama melalui menteri agama.
Indonesia memandang tidak mengalami kendala yang berarti terkait identifikasi dengan mengikuti irama kerja pihak Saudi.
Kerajaan ini tidak langsung mengeluarkan data atau foto keseluruhan, tetapi secara bertahap.
Tidak berotoritas?
Sebelumnya, Ketua Tim Pengawas Haji Indonesia, Fahri Hamzah, mengatakan ada persoalan mendasar di lapangan yang membuat pemerintah Indonesia tak bisa efektif memberi tekanan, masukan, atau ketika berkomunikasi dengan pemerintah Arab Saudi terkait penyelenggaraan haji.
“Para pejabat pemerintah Indonesia tak punya otoritas, sehingga tak bisa menembus barikade yang sangat kuat sekali, yang dikendalikan aparat setempat,” kata Fahri dalam wawancara dengan BBC Indonesia pada hari Senin (28/09).
Sampai hari Kamis, jumlah jemaah haji Indonesia yang meninggal adalah 59 orang, sementara yang hilang adalah 74 orang.
Data resmi dari pemerintah Arab Saudi menyatakan jumlah korban meninggal adalah 769 orang sampai sejauh ini.
Pihak Iran dilaporkan cukup keras mengecam Arab Saudi dengan menuduh kerajaan Saudi kurang bekerja sama dalam mengidentifikasi korban dan mengirim jenazah ke negara asal. (BBC Indonesia) www.majalahfaktaoline.blogspot.com / www.majalahfaktanew.blogspot.com
