Tegal, majalahfakta.id — Usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terhadap Wakil Presiden resmi diterima pimpinan DPR RI pada Rabu (11/11/2026) di Ruang Rapat Komisi VIII DPR, Senayan, Jakarta. Rapat penerimaan itu dipimpin Wakil Ketua DPR Saan Mustopa bersama Cucun Ahmad Syamsurijal, dan usulan tersebut dijadwalkan dibacakan dalam rapat paripurna DPR pada Kamis (12/11/2026).
Usulan itu diajukan oleh 120 anggota DPR yang berasal dari delapan fraksi. Jumlah tersebut jauh melampaui syarat minimal pengajuan HMP. Pimpinan DPR menyatakan usulan diterima sesuai Pasal 211 ayat (1) Undang-Undang MD3 dan Pasal 192 ayat (1) Tata Tertib DPR RI.
Secara substansi, usulan itu merujuk pada Pasal 79 ayat (4) huruf c Undang-Undang MD3, yakni HMP atas dugaan Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Materi yang diajukan para pengusul berkaitan dengan polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dalam pandangan Fraksi PDI Perjuangan, Indonesia adalah negara hukum berdasarkan kedaulatan rakyat sesuai UUD 1945, sehingga pengisian jabatan Presiden dan Wakil Presiden wajib memenuhi konstitusi dan peraturan perundang-undangan.
Di antara para pengusul dari Fraksi PDI Perjuangan, terdapat Harris Turino, anggota DPR RI Dapil IX Jawa Tengah asal Kabupaten Tegal. Kepada http://majalahfakta.id melalui sambungan telepon, Kamis (12/11/2026), Harris Turino menjelaskan alasan dirinya ikut menandatangani usulan tersebut.
Ia menegaskan, HMP bukanlah bentuk permusuhan politik, apalagi upaya mencari kegaduhan, melainkan hak konstitusional DPR untuk menjalankan fungsi pengawasan dan meminta pertanggungjawaban atas persoalan yang menyangkut kepentingan bangsa dan negara. Baginya, demokrasi harus dijaga melalui mekanisme konstitusional.
“Bagi saya, jabatan publik bukanlah kekuasaan tanpa batas. Setiap pejabat negara, tanpa terkecuali, harus tunduk pada konstitusi dan hukum. Saya menandatangani HMP ini dengan kesadaran bahwa setiap persoalan harus diuji secara terbuka, objektif, dan berdasarkan fakta serta ketentuan hukum yang berlaku,” ujar Harris Turino.
Ia menambahkan, persoalan ini bukan soal siapa yang berkuasa dan siapa yang tidak berkuasa. Menurutnya, ini soal menjaga konstitusi, merawat demokrasi, dan memastikan negara berjalan di atas prinsip hukum, bukan semata-mata kehendak kekuasaan.
Pengajuan ini bukan berarti Wakil Presiden langsung diberhentikan. Usulan HMP masih harus melewati tahapan pembahasan dan persetujuan sesuai ketentuan yang berlaku, mulai dari pengumuman dalam rapat paripurna hingga pembahasan di Badan Musyawarah DPR. Langkah ini menjadi penanda bahwa polemik syarat jabatan Wakil Presiden kini masuk ke mekanisme resmi parlemen, bukan sekadar wacana di luar gedung. (Suswoyo Harris)
