Badung, majalahfakta.id — Di balik megahnya postur anggaran Kabupaten Badung yang mencapai belasan triliun rupiah, kinerja pelayanan publik dan penegakan peraturan daerah ternyata menyimpan persoalan akut. Rapat kerja Komisi I DPRD Kabupaten Badung bersama BKPSDM, DPMPTSP, dan Satpol PP pada Rabu siang (11/11/2026) menelanjangi tiga krisis birokrasi sekaligus yakni defisit ribuan sumber daya manusia (SDM), terbengkalainya armada operasional penegak perda, hingga menumpuknya piutang pajak pengusaha pariwisata yang menembus ratusan miliar rupiah.
Pimpinan rapat Komisi I DPRD Badung, I Gusti Lanang Umbara, mengungkapkan seluruh temuan ini akan segera dikompilasi menjadi catatan dan rekomendasi dewan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Badung.
Temuan pertama menyoroti ketimpangan tajam antara beban pelayanan publik Badung dengan jumlah aparat yang tersedia. Berdasarkan pemetaan kebutuhan organisasi, Kabupaten Badung idealnya ditunjang oleh 22.000 pegawai. Namun faktanya, jumlah tenaga yang ada (existing) saat ini baru mencapai sekitar 16.000 orang, sehingga terjadi defisit sebesar 6.000 tenaga kerja.
Kekurangan drastis ini melanda hampir seluruh lini pelayanan esensial yang bersentuhan langsung dengan masyarakat—mulai dari guru dan staf administrasi sekolah, tenaga medis di puskesmas dan rumah sakit daerah, hingga personel Satpol PP serta Pemadam Kebakaran (Damkar).
“Idealnya kita di Kabupaten Badung ini harus ditunjang oleh 22 ribu tenaga atau pegawai, tapi yang existing sekarang baru ada 16 ribu. Jadi kita masih kekurangan sekitar 6 ribu tenaga kerja di semua lini,” ungkap I Gusti Lanang Umbara usai memimpin rapat kerja.
Untuk mengatasi kebuntuan regulasi rekrutmen daerah, Komisi I mendesak Kepala BKPSDM Badung segera berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Dewan bahkan menyatakan siap mendampingi TAPD berangkat ke Jakarta guna meminta diskresi kebijakan pengangkatan pegawai—meskipun beban gajinya kelak ditanggung penuh oleh kekuatan fiskal APBD Badung.
Sorotan tajam kedua mengarah pada buruknya sarana dan prasarana penunjang aparat penegak peraturan daerah. Dalam rapat tersebut, anggota dewan I Wayan Puspa Negara menayangkan potret memprihatinkan kendaraan operasional Satpol PP Badung yang kondisinya sudah rusak parah dan bolong-bolong.
Ironisnya, pihak Satpol PP mengaku telah mengajukan permohonan pengadaan unit kendaraan baru secara berulang sejak tahun 2023, namun hingga penghujung tahun 2026 usulan tersebut tak kunjung direalisasikan oleh eksekutif.
“Terkait kendaraan Satpol PP yang sudah bolong-bolong dan hancur itu, ternyata mereka sudah mengajukan dari tahun 2023 tapi sampai sekarang belum bisa terealisasi. Itulah yang akan kita telusuri bersama TAPD, kenapa bisa terhambat lama sekali sehingga mobil operasional Satpol PP kita begitu memprihatinkan,” tegas politisi PDI Perjuangan tersebut.
Puncak ketegasan Komisi I mengarah pada temuan hasil koordinasi Badan Anggaran (Banggar) bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Badung yang mencatat adanya piutang atau tunggakan pajak mencapai lebih dari Rp800 miliar di tangan para pengusaha.
Lanang Umbara melontarkan peringatan keras kepada pelaku usaha perhotelan dan restoran. Ia menegaskan bahwa Pajak Hotel dan Restoran (PHR) bukanlah bagian dari modal atau keuntungan bisnis pengusaha, melainkan uang titipan wisatawan dan masyarakat yang wajib disetorkan ke kas daerah tanpa memandang kondisi usaha sedang untung maupun rugi.
Sebagai langkah represif, DPRD Badung memastikan akan merekomendasikan kepada DPMPTSP dan Bupati Badung untuk melakukan evaluasi menyeluruh hingga pencabutan izin usaha bagi para pengusaha yang sengaja membandel menunggak pajak.
“Pajak hotel dan restoran itu murni uang masyarakat Badung yang dititipkan wisatawan kepada pengusaha. Jadi tidak ada hubungannya dengan untung rugi usaha; untung ataupun rugi uang itu wajib ada! Kalau mereka masih melakukan penunggakan dengan sengaja, DPRD akan merekomendasikan pemerintah melakukan evaluasi terkait izin-izin pengusaha tersebut,” pungkasnya. (fa)
