Lombok Timur, majalahfakta.id – Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, menjelaskan bahwa meskipun anggaran Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak telah dianggarkan melalui Perubahan APBD, dana tersebut tidak dapat langsung dicairkan karena masih memerlukan proses evaluasi dari Pemerintah Provinsi NTB. Namun, Bupati menegaskan bahwa kendala administratif ini tidak akan menghambat pelaksanaan Pilkades.
Menanggapi urgensi kebutuhan logistik, seperti alat peraga dan perlengkapan lainnya yang harus segera dipenuhi, Bupati menyatakan Pemerintah Daerah (Pemda) terus berupaya mencari solusi terbaik agar proses Pilkades dapat berjalan sesuai tahapan yang telah ditetapkan.
Hal tersebut diungkapkan Bupati pada Senin (16/11/2026), didampingi oleh Ketua Panitia Pilkades Serentak Tingkat Kabupaten Lombok Timur tahun 2026, H. Muhammad Juani Taofik, serta Kepala BPKAD di hadapan sejumlah wartawan.
Terkait realisasi anggaran, Sekretaris Daerah (Sekda) yang juga menjabat sebagai Ketua Panitia Pilkades menyampaikan bahwa per tanggal 16 November, dana bantuan untuk panitia desa telah didistribusikan ke 50 desa yang tersebar di tujuh kecamatan. Ketujuh kecamatan tersebut adalah Keruak, Sakra, Sukamulia, Masbagik, Sikur, Terara, dan Montong Gading.
“Sampai hari ini yang sudah menerima dana ada di 7 kecamatan. Sementara 5 kecamatan lain sudah menyelesaikan SP2D dan sedang dalam proses transfer oleh bank. Sisanya, yakni 8 kecamatan, dipastikan akan cair sebelum tanggal 19 November karena semuanya telah memenuhi persyaratan,” jelas Sekda.
Ia menegaskan bahwa terhambatnya pencairan di beberapa titik bukan disebabkan oleh ketiadaan dana, melainkan akibat kelengkapan administrasi dan gangguan teknis pada aplikasi yang sempat terjadi.
Selain memastikan ketersediaan dana, Sekda juga mengingatkan bahwa sesuai jadwal, Panitia tingkat desa akan mengumumkan hasil penjaringan dan penetapan calon pada 19 November mendatang. Ia menambahkan bahwa kewenangan untuk meluluskan atau tidak meluluskan calon sepenuhnya merupakan ranah panitia pemilihan tingkat desa.
Terkait potensi calon, Sekda menyebutkan dari 157 desa yang melaksanakan Pilkades, terdapat sekitar 15 hingga 16 desa yang kemungkinan memiliki calon lebih dari lima orang. Menyikapi hal tersebut, panitia telah mengajukan surat permohonan fasilitasi seleksi tambahan, dan Pemda tengah menyiapkan dukungan yang diperlukan. (R.fkt)






