Padang Pariaamn, majalahfakta.id – Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman membenahi data kependudukan untuk mempercepat digitalisasi pelayanan publik dan perlindungan sosial. Persoalan Nomor Induk Kependudukan (NIK), aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD), hingga pemanfaatan Perlinsos Digital menjadi agenda utama yang dibahas dalam rapat koordinasi lintas pemerintahan, Kamis, 12 November 2026.
Rapat yang berlangsung di Aula Inspektorat Kabupaten Padang Pariaman itu diikuti sekitar 180 peserta, terdiri atas wali nagari se-Kabupaten Padang Pariaman, perwakilan kecamatan, dan sejumlah undangan. Sekretaris Daerah Padang Pariaman, Hendra Aswara, hadir bersama para asisten dan kepala perangkat daerah.
Dalam sambutan Bupati Padang Pariaman yang dibacakannya, Hendra menegaskan pentingnya pemutakhiran data kependudukan untuk memastikan administrasi warga tercatat secara akurat dan tidak menimbulkan kendala dalam mengakses pelayanan pemerintah.
Menurut dia, persoalan NIK yang bermasalah dan ketidaksesuaian data kependudukan perlu segera ditangani melalui pembaruan serta sinkronisasi data. Langkah tersebut juga berkaitan dengan peningkatan aktivasi IKD dan Perlinsos Digital.
“Melalui kegiatan ini, kita berharap pemutakhiran data kependudukan dapat berjalan dengan baik, termasuk pemutakhiran dan aktivasi Identitas Kependudukan Digital serta meningkatkan aktivasi Perlinsos Digital di Padang Pariaman,” kata Hendra.
Data Kependudukan Jadi Kunci Akses Perlindungan Sosial
Rakor yang mengusung tema Digitalisasi Adminduk dan Perlinsos untuk Kemajuan Padang Pariaman itu menjadi forum penyamaan persepsi antara pemerintah kabupaten, kecamatan, dan nagari.
Pemutakhiran data kependudukan dinilai penting karena ketepatan identitas warga menjadi salah satu unsur pendukung pelayanan publik dan penyaluran perlindungan sosial. Data yang tidak sesuai atau NIK yang bermasalah berpotensi menghambat proses administrasi maupun akses masyarakat terhadap program pemerintah.
Hendra berharap forum tersebut dapat mengidentifikasi berbagai persoalan kependudukan sekaligus merumuskan tindak lanjut yang lebih terarah. Koordinasi lintas pemerintahan, menurut dia, diperlukan agar penyelesaian persoalan tidak berhenti di tingkat kabupaten, tetapi menjangkau kecamatan hingga nagari.
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Padang Pariaman, Khairul Nizam, mengatakan rapat koordinasi tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman para pemangku kepentingan mengenai penyelenggaraan administrasi kependudukan.
Selain menyamakan persepsi, forum itu juga membahas berbagai dinamika dan persoalan pelayanan adminduk yang membutuhkan penanganan bersama.
Menurut Khairul, keterlibatan pemerintah kecamatan dan nagari diperlukan agar kebijakan pemutakhiran data dan digitalisasi administrasi kependudukan dapat diterapkan secara terintegrasi.
Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman berharap optimalisasi IKD, pembaruan data kependudukan, dan aktivasi Perlinsos Digital dapat membuat pelayanan masyarakat lebih cepat, mudah, dan akurat.
Namun, keberhasilan transformasi digital tidak hanya ditentukan oleh aktivasi aplikasi. Ketepatan data, kesiapan aparatur hingga tingkat nagari, serta kemudahan akses bagi masyarakat juga menjadi faktor penting agar digitalisasi benar-benar memberikan manfaat. (SS)
