FAKTA – Pembangunan kolam Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan kolam penampungan utama di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sukawinatan, Kota Palembang, menuai sorotan.
Proyek yang dibiayai APBD Kota Palembang Tahun Anggaran 2025 dengan nilai anggaran Rp1.599.998.000 itu kini diduga tidak lagi dimanfaatkan setelah aktivitas TPA dipindahkan ke kawasan Gandus.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas perencanaan dan penggunaan anggaran daerah.
Terlebih, terdapat informasi bahwa rencana pemindahan TPA Sukawinatan ke TPA Gandus telah diketahui sejak 2025, sementara pembangunan fasilitas pengolahan limbah justru tetap dianggarkan pada tahun yang sama.
Berdasarkan pemantauan media ini di lokasi, sejumlah bagian konstruksi kolam IPAL dan kolam penampungan utama dilaporkan mengalami kerusakan.
Beberapa bagian kolam terlihat retak, saluran atau parit mengalami kerusakan, sementara instalasi pipa pembuangan air dinilai tidak sesuai dengan kebutuhan teknis karena posisinya lebih tinggi dibandingkan kolam penampungan.
Temuan visual tersebut memunculkan pertanyaan mengenai kualitas pekerjaan dan pengawasan proyek.
Apalagi, fasilitas yang dibangun menggunakan uang rakyat itu kini disebut-sebut tidak berfungsi sebagaimana tujuan awal pembangunannya.
Persoalan ini bukan semata-mata menyangkut bangunan yang tidak lagi digunakan.
Publik juga berhak mengetahui apakah pembangunan tersebut telah didasarkan pada kajian kebutuhan jangka panjang, mengingat adanya rencana pemindahan lokasi TPA.
Jika rencana relokasi memang sudah diketahui sebelum proyek dilaksanakan, perlu ada penjelasan mengenai dasar pertimbangan pemerintah daerah tetap mengalokasikan anggaran hampir Rp1,6 miliar untuk pembangunan fasilitas di lokasi lama.
Untuk memperoleh penjelasan dan memenuhi prinsip keberimbangan pemberitaan, media ini telah mengirimkan permintaan konfirmasi sekaligus hak jawab secara tertulis kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Palembang melalui layanan Pos Kilat Khusus pada Senin (9/11/2026).
Konfirmasi tersebut memuat sejumlah pertanyaan, mulai dari urgensi pembangunan IPAL, dasar penganggaran, pertimbangan teknis proyek, hingga kondisi fasilitas setelah TPA Sukawinatan tidak lagi menjadi lokasi pembuangan sampah utama.
Namun, hingga berita ini disusun, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Palembang belum memberikan keterangan atau tanggapan atas permintaan konfirmasi tersebut.
Redaksi tetap membuka ruang bagi Kepala Dinas Lingkungan Hidup maupun pihak terkait untuk memberikan penjelasan, termasuk klarifikasi mengenai perencanaan, pelaksanaan, kualitas pekerjaan, serta status pemanfaatan fasilitas IPAL tersebut.
Sebab, penggunaan APBD bukan sekadar persoalan terserap atau tidaknya anggaran.
Lebih dari itu, setiap rupiah uang negara semestinya menghasilkan manfaat yang jelas bagi masyarakat.
Ketika sebuah fasilitas bernilai miliaran rupiah tidak lagi dimanfaatkan, pertanyaan mengenai perencanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban anggaran patut mendapat jawaban terbuka. (raito)
