Bondowoso, majalahfakta.id – Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) DPRD Bondowoso menyampaikan sembilan catatan strategis kepada Pemerintah Kabupaten Bondowoso dalam pembahasan Raperda APBD Tahun Anggaran 2027.
Catatan tersebut menekankan agar anggaran daerah benar-benar diarahkan untuk menjawab kebutuhan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Pandangan umum Fraksi Golkar itu disampaikan juru bicara fraksi, Kukuh Raharjo, dalam rapat paripurna DPRD Bondowoso, Senin (28/9/2026), di kantor DPRD setempat.
Sejumlah persoalan yang disoroti meliputi penguatan pelayanan publik, kesehatan, infrastruktur, kekeringan, program prioritas Bupati, hingga evaluasi pengelolaan PDAM.
Kukuh mengatakan, APBD 2027 harus disusun dengan ukuran keberhasilan yang jelas. Menurutnya, anggaran tidak cukup hanya terserap, tetapi harus menghasilkan dampak yang dapat dirasakan masyarakat.
Salah satu perhatian Fraksi Golkar adalah revitalisasi Command Center. Fasilitas tersebut dinilai perlu dikembangkan menjadi pusat data dan informasi strategis yang mampu menyediakan data pembangunan secara terpadu sebagai dasar pengambilan kebijakan.
Fraksi Golkar juga meminta Pemkab melakukan review terhadap RPJMD 2025–2029. Hal itu menyusul pertumbuhan ekonomi Bondowoso yang pada 2025 tercatat 5,32 persen dan pada Triwulan II 2026 mencapai 5,83 persen secara tahunan.
Menurut Fraksi Golkar, perkembangan indikator pembangunan perlu disesuaikan dengan target perencanaan agar RPJMD tetap relevan dengan kondisi daerah.
Dalam bidang ekonomi dan budaya, Golkar mendorong agar rencana pakaian khas Bondowoso tidak hanya menjadi seragam daerah.
Kebijakan tersebut diharapkan melibatkan kajian budaya dan sejarah sekaligus membuka peluang bagi UMKM, perajin batik, tenun, konveksi dan sektor ekonomi kreatif.
Di sektor kesehatan, Fraksi Golkar meminta pengadaan alat kesehatan RSUD dr. H. Koesnadi disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan. Pengadaan harus mempertimbangkan jumlah pasien, jenis penyakit, kapasitas alat, tenaga kesehatan, kebutuhan ruang hingga tingkat pemanfaatan peralatan.
Golkar juga menyoroti keberlanjutan program Bondowoso Menyala. Pemerintah daerah diminta menghitung bukan hanya biaya pembangunan PJU, tetapi juga kebutuhan listrik, pemeliharaan dan perbaikan agar fasilitas yang dibangun dapat terus berfungsi.
Sementara itu, program prioritas Bupati diminta memiliki target, lokasi, perangkat daerah penanggung jawab, penerima manfaat, jadwal pelaksanaan dan dukungan anggaran yang jelas.
Khusus sektor pariwisata, Fraksi Golkar meminta konsep Travel Pattern Seven Summit of Ijen Geopark dikembangkan agar memberikan dampak ekonomi langsung kepada masyarakat. Rantai ekonominya diharapkan menghubungkan destinasi wisata dengan transportasi, kuliner, UMKM, homestay, produk lokal dan ekonomi kreatif.
Persoalan kekeringan menahun juga menjadi perhatian utama. Fraksi Golkar meminta Pemkab tidak hanya mengandalkan pengiriman air bersih saat terjadi kekeringan, tetapi menyiapkan solusi permanen melalui pengeboran sumber air di wilayah rawan.
“Pada APBD 2027 kami minta terdapat alokasi anggaran yang mencukupi untuk program pengeboran air bersih,” kata Kukuh.
Selain itu, Fraksi Golkar meminta APBD 2027 menerapkan prinsip money follows program, program follows data, berorientasi pada hasil, serta berkelanjutan. Dengan demikian, keberhasilan anggaran tidak hanya diukur dari besarnya serapan, tetapi dari manfaat yang diterima masyarakat.
Terkait PDAM Bondowoso, Fraksi Golkar meminta Bupati mengevaluasi keberadaan Direktur PDAM di tengah proses transisi menjadi Perumda. Evaluasi tersebut dikaitkan dengan faktor kesehatan dan efektivitas kinerja perusahaan.
Fraksi Golkar meminta agar segera ditunjuk Pelaksana Tugas (Plt) Direktur PDAM sesuai ketentuan yang berlaku, sekaligus menjadi momentum untuk mendorong perbaikan menyeluruh terhadap berbagai persoalan di tubuh perusahaan daerah tersebut.
Kukuh menegaskan, APBD 2027 harus menjadi instrumen untuk menyelaraskan target pembangunan, kondisi daerah, kemampuan fiskal dan kebutuhan masyarakat.
“APBD tidak berhenti sebagai dokumen anggaran, tetapi menjadi instrumen transformasi pembangunan daerah,” pungkasnya.(Ubay)
