FAKTA – Fenomena memprihatinkan mengenai menipisnya pikiran kritis dan tumpulnya daya nalar masyarakat Bali dalam merespons berbagai isu terkini yang mengancam ruang hidup mereka, mendadak dibongkar secara frontal di hadapan publik. Krama Bali modern dituding kian apolitis, penakut, dan memilih menutup mata terhadap gurita eksploitasi lingkungan serta karut-marut tata ruang yang sedang menjajah tanah kelahiran mereka. Krisis kelumpuhan nalar kolektif inilah yang memicu diskusi panas saat sejumlah akademisi lintas generasi, budayawan senior, hingga aktivis pergerakan berkumpul di Mandara School of Law & Public Policy (SLPP) pada Selasa (26/5/2026), untuk membedah buku “bom waktu” karya sosiolog I Ngurah Suryawan yang berjudul “Tri Hita Bencana: Ekonomi Politik Keserakahan Manusia Bali Kontemporer”.
Direktur Mandara SLPP, A. A. Bagus Ngurah Agung Surya Putra yang memandu acara tersebut, menyaksikan bagaimana sang penulis, I Ngurah Suryawan, meledakkan kegelisahannya mengenai arah pembangunan Pulau Dewata yang ia sebut sebagai “pembangunan kotor”. Suryawan menuding proyek pariwisata modern saat ini hanyalah kedok pembiusan massal yang berhasil menjinakkan keberanian bersuara warga, sehingga penjarahan ruang secara halus dan canggih dapat berjalan mulus tanpa perlawanan berarti. Ia mencontohkan fenomena tragis dan viral mengenai “sawah terakhir di Canggu” sebagai bukti nyata bagaimana masyarakat lokal tetap diam dan abai menyaksikan ekspansi modal yang tak terkendali di depan mata mereka sendiri.
Hantaman argumen yang lebih mengerikan dilesakkan oleh mantan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang kini menjabat Ketua MKMK, Prof. I Dewa Gede Palguna. Dosen FH Unud ini secara radikal menelanjangi penyakit mental akut masyarakat saat ini dengan istilah lokal yang menohok, yakni “sing demen ruet, taluh goreng ada hasil” alias tidak berpikir rumit terhadap isu daerah dan hanya memuja hasil finansial instan.
Prof. Palguna mengingatkan bahwa kehancuran peradaban besar Bali bukan dirusak oleh hantaman dari luar, melainkan dihancurkan dari dalam oleh ketidakpedulian masyarakatnya sendiri yang ogah melontarkan kritik terhadap kebijakan penguasa. Dengan luas Bali yang hanya 5.780 kilometer persegi dan terus digempur arus migrasi masif, ruang hidup warga lokal kian terjepit di tengah meroketnya harga tanah yang mencapai miliaran rupiah di perkotaan.
“Hipotesis saya ke depan, orang Bali akan semakin sulit untuk mampu membeli tanah di natah palekadan (tanah kelahiran) sendiri. Di lain pihak, mereka justru sangat potensial untuk segera kehilangan tanahnya,” tegas Prof. Palguna melempar peringatan maut akibat tumpulnya fungsi kontrol sosial dari publik.
Keresahan atas matinya daya kritis ini kian disempurnakan oleh akademisi muda FISIP Unud, Ni Nyoman Clara Listya Dewi, S.IP., M.A. Melalui kacamata Intermestic, Clara membongkar borok sosial di mana generasi muda Bali kini sebenarnya mulai menjerit di media sosial seperti platform Threads.
Namun, jeritan kritis itu kerap tersumbat dan patah di dunia nyata akibat tekanan struktural adat serta ritual keagamaan yang kian hari kian menuntut kesempurnaan finansial jor-joran, sehingga mematikan ruang gerak dan idealisme anak muda untuk melakukan perlawanan ide. Ditambah lagi dengan masalah akut seperti manajemen sampah yang tak kunjung becus, Clara khawatir menipisnya keberanian berpendapat akan membuat generasi baru Bali memilih angkat kaki meninggalkan pulau ini.
“Lalu, siapa lagi yang akan menjaga tradisi ini?” tanyanya retoris. (fa)
