FAKTA — Pemerintah Kota Pariaman terus bergerak agresif mempercepat pembangunan daerah dengan menjalin komunikasi langsung ke pemerintah pusat. Wali Kota Pariaman, Yota Balad, menyerahkan tujuh proposal strategis pembangunan kepada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas di Kantor Pusat Kementerian PPN/Bappenas, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (19/5/2026).
Langkah “jemput bola” tersebut dilakukan bersama Wakil Gubernur Sumatera Barat, Vasko Ruseimy, sebagai upaya memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam mendorong percepatan pembangunan infrastruktur serta peningkatan layanan publik di Kota Pariaman.
Kunjungan kerja itu mendapat sambutan positif dari Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy. Ia menilai kolaborasi aktif antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota menjadi fondasi penting dalam menyelaraskan agenda pembangunan nasional dengan kebutuhan daerah.
“Kami di Bappenas sangat mengapresiasi langkah proaktif dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Kota Pariaman. Hal ini menunjukkan adanya sinergi dan kolaborasi yang solid antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Ini merupakan kunci utama agar perencanaan pembangunan nasional dan daerah bisa berjalan selaras,” ujar Rachmat Pambudy.
Dalam pertemuan tersebut, Menteri PPN/Kepala Bappenas menerima langsung proposal yang diajukan Pemerintah Kota Pariaman dan memastikan pihaknya akan melakukan telaah komprehensif terhadap seluruh usulan program strategis tersebut.
Adapun tujuh proposal yang diajukan meliputi pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), pembangunan jalur evakuasi bencana, rehabilitasi GOR Rawang, rehabilitasi GOR Pauh, serta pembangunan Gedung Seni Kota Pariaman yang saat ini masih berstatus Gedung Nasional.
Menurut Yota Balad, proposal tersebut merupakan bentuk keseriusan Pemerintah Kota Pariaman dalam menjawab kebutuhan dasar masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan daerah terhadap ancaman bencana.
“Ini adalah langkah proaktif dan strategis yang kami ambil untuk memastikan bahwa aspirasi dan kebutuhan masyarakat Kota Pariaman, terutama terkait infrastruktur dasar seperti sanitasi dan air bersih, serta pengelolaan sampah, dapat tersampaikan langsung kepada pemerintah pusat,” kata Yota Balad.
Ia juga menegaskan bahwa dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menjadi energi baru bagi Kota Pariaman untuk memperjuangkan pembangunan yang lebih merata dan berkelanjutan.
“Apalagi saat ini kami mendapat dukungan penuh dari Wakil Gubernur Sumatera Barat, Vasko, dan ini menjadi kekuatan bagi Kota Pariaman,” tambahnya.
Usulan pembangunan jalur evakuasi bencana menjadi salah satu perhatian penting dalam proposal tersebut. Sebagai daerah pesisir barat Sumatera yang berada di kawasan rawan gempa dan tsunami, Kota Pariaman dinilai membutuhkan penguatan infrastruktur mitigasi bencana demi melindungi keselamatan masyarakat.
Selain itu, pembangunan IPAL dan SPAM juga menjadi prioritas untuk meningkatkan kualitas sanitasi dan akses air bersih masyarakat. Pemerintah Kota Pariaman menilai keberadaan infrastruktur dasar tersebut akan berdampak langsung terhadap kualitas kesehatan warga sekaligus mendukung pertumbuhan kawasan perkotaan yang lebih modern dan sehat.
Sementara itu, revitalisasi fasilitas olahraga seperti GOR Rawang dan GOR Pauh diharapkan mampu meningkatkan aktivitas olahraga dan pembinaan generasi muda. Di sisi lain, pembangunan Gedung Seni Kota Pariaman diproyeksikan menjadi pusat pengembangan budaya dan kreativitas masyarakat, sekaligus memperkuat identitas daerah sebagai kota tujuan wisata budaya di Sumatera Barat.
Dengan diterimanya proposal-proposal tersebut oleh Kementerian PPN/Bappenas, peluang terealisasinya berbagai proyek strategis di Kota Pariaman dinilai semakin terbuka. Pemerintah daerah berharap dukungan pemerintah pusat dapat mempercepat pembangunan infrastruktur yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
Langkah aktif yang dilakukan Pemerintah Kota Pariaman ini sekaligus menunjukkan bahwa daerah tidak lagi hanya menunggu program dari pusat, melainkan mulai membangun komunikasi intensif dan memperjuangkan kebutuhan daerah secara langsung di tingkat nasional. (ss)
