FAKTA – Pemerintah Kota Batu tancap gas dalam memperkuat benteng kesehatan masyarakat. Tak sekadar mengejar angka statistik, Pemkot Batu kini melakukan perombakan besar-besaran, mulai dari akurasi data kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) hingga memperpendek jarak layanan medis lewat kehadiran dokter di tingkat desa.
Dalam acara sosialisasi strategi optimalisasi JKN menyoroti bahwa tahun ini adalah memastikan bantuan premi kesehatan benar-benar jatuh ke tangan yang berhak, kegiatan ini berlangsung di yang digelar di Gedung Graha Pancasila, Balaikota Among Tani, Kota Batu, Jumat (13/3/2026) siang,
Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kota Batu, Aditya Prasaja, memaparkan potret kontras dalam struktur kepesertaan JKN di wilayahnya. Meski angka keaktifan telah menyentuh 80 persen, kontribusi segmen mandiri masih sangat rendah, yakni di angka 9 persen. Ironisnya, masih ada sekitar 9.600 warga kategori prasejahtera (desil 1-5) yang justru belum terlindungi jaminan kesehatan.
“Ini tugas besar pemerintah. Kami sedang menyisir ulang data untuk memisahkan mana warga yang tertinggal dan mana yang sebenarnya mampu tapi masih menikmati subsidi (desil tinggi),” tegas Kadinkes Aditya.
Sebagai solusi konkret, Pemkot Batu meluncurkan terobosan Aktivasi Instan 24 Jam. Bagi warga tidak mampu di kategori desil 1-5 yang belum terdaftar, pengaktifan kartu JKN kini bisa diproses dalam waktu satu hari kerja melalui Dinas Kesehatan.
Namun, bagi warga di kategori desil 6-10 (mampu) yang mengalami kondisi darurat, pemerintah tetap memberikan bantuan sementara. “Setelah masa darurat lewat, mereka wajib pindah ke segmen mandiri. Kami ingin ada keadilan sosial yang nyata,” tambah Aditya.
Setiap bulannya, Pemkot Batu menggelontorkan dana sekitar Rp3 miliar untuk membayar premi kesehatan warganya. Komitmen ini bukan isapan jempol; Kota Batu sukses menyabet penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Award 2025 karena keberhasilannya melunasi seluruh kewajiban premi tepat waktu.
Kepala BPJS Kesehatan Kantor Cabang Kota Batu, Erra Widayati, memuji gerak cepat Pemkot dalam pemutakhiran data. Pada Februari lalu, sebanyak 974 data PBI JK telah dinonaktifkan karena perubahan status ekonomi menjadi lebih sejahtera. Hebatnya, pada Maret ini terjadi peralihan signifikan sebanyak 1.600 peserta ke PBI Pemda.
“Pergerakan ini sangat luar biasa. Di daerah lain mungkin hanya puluhan atau ratusan, tapi di Batu mencapai ribuan dalam sebulan. Ini bukti keseriusan pemerintah daerah menjaga keberlanjutan program JKN,” ungkap Erra.
Transformasi kesehatan tidak berhenti pada urusan administrasi. Wali Kota Batu, Nurochman, menegaskan bahwa mulai tahun 2025, fasilitas kesehatan dasar di tingkat desa akan diperkuat secara masif.
Salah satu langkah revolusionernya adalah menugaskan 18 dokter untuk berjaga di Pondok Bersalin Desa (Polindes). Jika sebelumnya Polindes identik dengan layanan non-dokter, kini masyarakat desa bisa berkonsultasi langsung dengan dokter minimal tiga hari dalam seminggu.
- Peralatan Posyandu: Pemkot akan melengkapi seluruh alat kesehatan di Posyandu agar tidak ada lagi yang menggunakan fasilitas pinjaman.
- Penguatan Polindes: Kapasitas Polindes akan ditingkatkan menjadi fasilitas layanan yang lebih lengkap dengan penambahan tenaga medis.
- Kunjungan Rumah (Home Care): Bagi lansia atau pasien yang kesulitan bergerak, puskesmas kini diwajibkan melakukan layanan jemput bola ke rumah-rumah warga.
“Kami ingin fasilitas kesehatan dasar di desa dan kelurahan terpenuhi secara merata. Targetnya, ke depan setiap desa minimal memiliki akses dokter rutin, sehingga masyarakat tidak perlu selalu menumpuk di Puskesmas atau Rumah Sakit,” pungkas Wali Kota Nurochman. (F. 1015)
