Daerah  

Anggota DPRD Hasan Abdillah Dorong Fondasi Baru Pariwisata Kota Batu Ditengah Lesunya Kunjungan

Anggota Komisi A DPRD Kota Batu, Hasan Abdillah. (Foto : Furkon/majalahfakta.id)

FAKTA – Lesunya angka kunjungan wisatawan ke Kota Batu sepanjang tahun 2025 memicu keresahan mendalam bagi para pelaku industri pariwisata di Kota Dingin ini. Menanggapi kondisi tersebut, sebuah forum strategis bertajuk Sarasehan Diskusi Pariwisata 2026 yang digelar kemarin 9 Maret 2026 di Royal 360 Oleh-oleh Kita Batu, dengan tema “Bertahan atau Menyerang”.

Anggota Komisi A DPRD Kota Batu, Hasan Abdillah, yang hadir dalam forum tersebut, membawa perspektif tajam. Sebagai sosok yang pernah berjibaku di lapangan sebagai pengurus HPI (Himpunan Pramuwisata Indonesia) dan manajer Batu Cycling, Hasan memahami betul denyut nadi kesulitan yang dirasakan para pelaku jasa wisata.

Dalam pandangannya, Hasan mengutip teori peperangan klasik dari Sun Tzu untuk membakar semangat para peserta sarasehan. Ia menegaskan bahwa dalam situasi sulit, mengambil posisi pasif atau sekadar bertahan adalah langkah awal menuju kekalahan.

“Pertahanan terbaik itu adalah menyerang. Dalam situasi apa pun, kita tidak boleh hanya diam bertahan. Dengan kecerdikan membaca peluang, kita harus mengambil inisiatif untuk menyerang. Sebab, jika kita menyerang dan meleset, posisi paling buruk kita adalah bertahan. Tapi jika dari awal sudah memilih bertahan, maka ujungnya adalah keruntuhan,” tegas Hasan saat ditemui di kantor DPRD Kota Batu, pada Selasa (10/3/2026).

Ia mengajak agen travel, guide, hingga pelaku UMKM untuk tetap bergeliat dan tidak kehilangan momentum meski kebijakan efisiensi anggaran di tingkat nasional turut berdampak pada aktivitas pariwisata daerah.

Secara regulasi, Hasan yang juga merupakan anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) terus menyuarakan percepatan lahirnya Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah (RIPPARDA). Hingga saat ini, Kota Batu dinilai masih memerlukan fondasi hukum yang kuat untuk menyatukan visi seluruh sektor.

“RIPPARDA ini akan menjadi ruh. Ini konsep besar yang akan menyatupadukan langkah mulai dari teman-teman HPI, jasa wisata, hingga UMKM agar tidak berjalan sendiri-sendiri,” jelasnya.

Hasan juga menyoroti adanya fenomena ‘ego sektoral’ di tingkat dinas. Ia melihat selama ini program kegiatan seringkali hanya mencerminkan visi-misi masing-masing dinas, bukan visi-misi besar Kepala Daerah yang terintegrasi. Dengan adanya RIPPARDA dan kolaborasi yang solid, diharapkan tumpang tindih kebijakan ini bisa dihapuskan.

Tak hanya sekadar wacana, Hasan meminta para pelaku pariwisata untuk segera merumuskan ide, gagasan, dan keluhan lapangan secara tertulis. Dokumen “hitam di atas putih” ini nantinya akan menjadi dasar resmi bagi legislatif untuk memanggil pihak terkait dan menggodok solusi bersama eksekutif.

“Sampaikan secara resmi agar kami bisa menindaklanjuti secara resmi pula. Kita butuh fondasi yang kuat agar kolaborasi antar dinas berjalan bagus,” tambahnya.

Menutup narasinya, Hasan memberikan apresiasi tinggi kepada para pemandu wisata dan pelaku jasa lainnya sebagai garda terdepan. Menurutnya, mereka adalah duta wisata sejati yang mendatangkan pasar ke Kota Batu tanpa harus diminta.

Harapannya, semangat “menyerang” ini tidak hanya menghidupkan pusat kota, tetapi juga memberikan dampak ekonomi signifikan hingga ke wilayah pinggiran, mulai dari wilayah Bumiaji di dataran tinggi hingga ke pelosok Junrejo. Pariwisata Kota Batu diharapkan kembali menjadi motor kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. (F.1116)