FAKTA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Barito Kuala (Batola) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melakukan penandatanganan kerjasama penanganan masalah bidang hukum perdata dan Tata Usaha Negara (TUN) dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Batola.
Selain itu, digelar pula paparan hasil pendampingan hukum oleh Kajari Batola Eben Neser Silalahi, Senin (27/3/2023).
Acara penandatanganan Kerjasama (MoU) berlangsung di Aula Selidah Kantor Bupati Batola di Marabahan. Penandatanganan dilakukan langsung oleh Penjabat (Pj) Bupati Batola Mujiyat, S.Sn, M.Pd. Dengan dihadiri pula oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Batola Ir. H. Zulkipli Yadi Noor, M.SC, serta para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Camat yang menerima hasil pendampingan hukum dari Kejari Batola.
Dalam paparannya Eben Neser menyebut tim Jaksa Pengacara Negara (JPN) Kejari Batola paling banyak melakukan pendampingan pada Dinas Pekerjaan Umum Batola.
“Adanya pekerjaan yang tidak rapi maupun kendala teknis item yang tidak terpasang sehingga perlu pendampingan tim JPN,“ ungkapnya.
Eben sebut permasalahan juga ditemukan adanya konsultan yang melakukan pengawasan melebihi dua pekerjaan sehingga pengawasan dinilai tidak efektif.
“Sudah kita lakukan teguran agar tidak lebih dari dua pekerjaan dilakukan pengawasan, agar lebih efektif, “ sebutnya.
Eben menambahkan, terjadi pula penyerahan barang/pekerjaan dari pelaksana kepada satuan kerja/penerima barang yang dituliskan di dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan/Barang (PPHO), tetapi tidak dijelaskan secara detail sesuai dengan isi dan pada kontrak pengadaan barang/jasa.
Pj Bupati Batola menyampaikan rasa senangnya dengan adanya langkah pendampingan dari Kejaksaan Negeri Batola. Menurutnya dengan adanya pendampingan ini bisa menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.
“Dengan pendampingan dari Kejari ini, Insya Allah kita akan terasa nyaman ketika melangkah. Mengingat tentunya kita akan lebih tertib administrasi,“ sebut Pj Bupati Batola.
Pj berharap dengan pendampingan ini ketika ditemukan hal-hal yang perlu dibetulkan bisa diberikan pendampingan dan dibenarkan.
“Ini juga bentuk Chemistry yang baik antara Kejari Batola dan Pemkab Batola yang berujung pada perbaikan tata kelola pemerintahan di Batola,“ ungkap pria alumni Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta ini. (F-913)
