SELARAS dengan kebijakan visi penataan kepemerintahan yang didukung oleh kapasitas birokrasi yang profesional, mengembangkan potensi ekonomi kota jasa perdagangan, utilitas berwawasan lingkungan, memperkuat hak adat, memberdayakan masyarakat kampung, UU No. 28/2009 Tentang Pajak Retribusi Daerah awal 2014 pengalihan Pajak Bumi Bangunan Perkotaan Pedesaan diserahkan oleh Pemerintah Pusat untuk dikelola Kabupaten/Kota, termasuk Kota Jayapura didukung dengan peralatan dan disiapkan anggaran 2013.
Launching Sistem Pembayaran PBB P-2 Online atas dukungan PT Bank Papua yang berkomitmen tinggi untuk dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Jayapura. Caranya dengan meningkatkan pelayanan kepada konsumen menjadi lebih baih sehingga membuat konsumen lebih puas (consumers satisfaction), kepuasan para wajib pajak secara online, upaya transparansi dan akuntabilitas penerimaan PBB P-2, yang bermuara pada tercapainya tujuan penerimaan Kota Jayapura mencapai predikat pengelolaan keuangan daerah menjadi lebih baik.
“Ke depan kami jajaki kerja sama dengan Samsat/Dispenda Provinsi Papua tentang penagihan retribusi parkir jalan umum, dengan PHRI Kota Jayapura tentang pemungutan Pajak Hotel Restoran Hiburan sistem online. Kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada PT Bank Papua atas kerja kerasnya mendukung Pemerintah Kota Jayapura dalam peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah. Launching Pembayaran Pajak Bumi Bangunan Sektor Perkotaan Pedesaan (PBB P-2) secara resmi saya nyatakan dimulai. Satu Hati Membangun Kota Untuk Kemuliaan Tuhan,” kata Walikota Jayapura, Drs Benhur Tomi Mano. (Edi Sasmita)
