Jakarta, majalahfakta.id – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) mendorong penguatan kolaborasi multipihak untuk mempercepat pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs).
Upaya tersebut menjadi fokus dalam penyelenggaraan SDGs Annual Conference (SAC) 2026 yang mengangkat tema “Kolaborasi Multipihak untuk Percepatan Pencapaian SDGs”.
Konferensi ini menjadi momentum evaluasi perjalanan satu dekade pelaksanaan SDGs sekaligus merumuskan langkah strategis untuk mencapai target pembangunan berkelanjutan pada 2030 dan mempersiapkan agenda pembangunan setelah periode tersebut.
Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy mengatakan, Indonesia telah mencatatkan sejumlah kemajuan dalam pelaksanaan SDGs. Namun, tantangan pembangunan yang semakin kompleks membutuhkan pendekatan yang terintegrasi dan kolaborasi dari berbagai pihak.
“Pertemuan hari ini menjadi momentum untuk melihat kembali 10 tahun perjalanan SDGs sekaligus menentukan langkah yang lebih tegas bagi empat tahun terakhir menuju 2030,” ujar Rachmat dalam sambutannya pada SAC 2026 di Gedung Bappenas Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Menurut Rachmat, berdasarkan SDGs Index 2026, Indonesia berada di peringkat ke-76. Posisi tersebut meningkat 28 peringkat dibandingkan 2019.
Selain itu, capaian nasional menunjukkan 62 persen dari 244 indikator SDGs telah mencapai target. Capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha, masyarakat sipil, akademisi, mitra pembangunan, serta masyarakat.
Rachmat menekankan bahwa SDGs tidak seharusnya hanya dipahami sebagai kumpulan indikator pembangunan. Lebih dari itu, SDGs perlu menjadi landasan dalam menentukan kebijakan yang mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“SDGs adalah cara berpikir, SDGs adalah cara bekerja, dan SDGs juga menjadi cara memastikan bahwa setiap langkah membawa dampak yang lebih luas,” katanya.
Ia menjelaskan, kebijakan pembangunan perlu mempertimbangkan keterkaitan antarsektor atau pendekatan nexus. Sebab, satu keputusan dapat memberikan dampak terhadap berbagai bidang, mulai dari pendidikan, energi, daya saing ekonomi hingga lingkungan.
Dalam kesempatan tersebut, Rachmat mencontohkan sejumlah program pemerintah yang mencerminkan keterkaitan tujuan pembangunan, di antaranya program pemenuhan gizi, B50, Sekolah Rakyat, serta pengolahan sampah menjadi energi atau Waste to Energy.
Menurut dia, keberhasilan program pemenuhan gizi tidak cukup diukur dari jumlah penerima manfaat, tetapi juga harus memperhatikan ketepatan sasaran dan dampaknya terhadap kesehatan masyarakat.
Sementara itu, program B50 menunjukkan bahwa kebijakan energi tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan bahan bakar, tetapi juga harus memperhatikan dampak ekonomi dan lingkungan.
Adapun Sekolah Rakyat menjadi salah satu upaya memperluas akses pendidikan agar anak-anak tidak kehilangan kesempatan belajar akibat kemiskinan maupun keterbatasan jarak dan kondisi keluarga.
“Tujuannya bukan hanya membawa anak masuk sekolah, tetapi memutus rantai keterbatasan dan kemiskinan. Setiap anak harus diberikan kesempatan untuk belajar karena belajar adalah investasi masa depan,” tutur Rachmat.
Ia juga menyoroti pengelolaan sampah melalui program Waste to Energy. Menurutnya, perbaikan kualitas lingkungan membutuhkan keterlibatan masyarakat, termasuk dalam memilah dan mengurangi sampah sejak dari rumah tangga.
Lebih lanjut, Rachmat menyebut Indonesia memiliki berbagai praktik baik pembangunan berkelanjutan yang telah berjalan di daerah, lembaga, dunia usaha, dan komunitas. Tantangan berikutnya adalah mengidentifikasi, mengembangkan, serta memperluas praktik tersebut agar memberikan dampak secara nasional.
Dalam hal ini, SDGs Action Awards dan SDGs International Center dinilai memiliki peran strategis.
SDGs Action Awards diharapkan dapat memberikan pengakuan kepada para pelaku yang berhasil menerjemahkan komitmen SDGs menjadi tindakan nyata. Sementara itu, SDGs International Center dirancang sebagai ekosistem yang mempertemukan inovasi, dunia usaha, pendampingan, akses pasar, pembiayaan, dan pengukuran dampak pembangunan.
Rachmat menegaskan, empat tahun menjelang tenggat SDGs 2030 harus dimanfaatkan untuk memperbesar capaian yang sudah terbukti sekaligus memperbaiki target yang masih tertinggal.
Ia juga mendorong Indonesia berperan aktif dalam membentuk agenda pembangunan global pasca-2030 dengan membawa pengalaman negara berkembang, terutama terkait pembiayaan, inovasi teknologi, penguatan kapasitas, dan pemerataan manfaat pembangunan.
“Arah ini tidak terpisah dari visi Indonesia Emas 2045. Anak-anak yang tumbuh hari ini akan hidup dengan konsekuensi dari keputusan pembangunan yang kita ambil sekarang,” ujarnya.
Melalui SAC 2026, Bappenas berharap konsolidasi kebijakan dan kemitraan multipihak dapat menghasilkan rekomendasi serta aksi bersama yang konkret, terukur, dan berdampak langsung bagi masyarakat. (dina)






