TPID Padang Pariaman Diminta Tak Sekadar Rapat, Harga Minyakita Tembus Rp20 Ribu per Liter

Sekdakab, Hendra Aswara pimpin rapat pembahasan TPID, di Ruang Rapat Sekdakab. Padang Pariaman, Rabu, 18 November 2026. (Foto: SS/majalahfakta.id)

Padang Pariaman, majalahfakta.id – Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menghadapi pekerjaan rumah dalam menjaga stabilitas harga pangan. Di tengah upaya memperkuat koordinasi pengendalian inflasi, sejumlah komoditas kebutuhan pokok masih menunjukkan fluktuasi harga. Bahkan, harga Minyakita tercatat Rp20.000 per liter, atau 27,39 persen di atas harga pembanding Rp15.700.

Kondisi tersebut menjadi salah satu tantangan yang dibahas dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Triwulan III di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Pariaman, Rabu, 18 November 2026.

Sekretaris Daerah Padang Pariaman, Hendra Aswara, meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait tidak berhenti pada koordinasi dan pemantauan harga. Ia menekankan perlunya tindakan cepat dan terukur untuk mengantisipasi kenaikan harga yang berpotensi menekan daya beli masyarakat.

Menurut Hendra, langkah pertama yang harus dilakukan ialah memperbarui data perkembangan harga kebutuhan pokok di pasar-pasar. Data tersebut menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk mengidentifikasi persoalan, menentukan intervensi, dan mengevaluasi efektivitas kebijakan pengendalian inflasi.

“Kita harus mengetahui perkembangan harga barang di daerah. Setelah itu, perlu dilakukan koordinasi bersama untuk mencari solusi dan menentukan langkah strategis dalam mengatasi setiap persoalan yang muncul,” kata Hendra.

Data Panel Harga Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang ditampilkan melalui situs resmi Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat pada 19 November 2026 memperlihatkan dinamika harga sejumlah komoditas di Padang Pariaman.

Minyakita menjadi salah satu komoditas yang perlu mendapat perhatian. Harganya tercatat Rp20.000 per liter, sedangkan harga pembanding dalam data sebesar Rp15.700. Sistem menandainya sebagai komoditas yang melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET).

Selain minyak goreng, harga gula konsumsi tercatat Rp19.000 per kilogram, dibandingkan harga pembanding Rp17.500. Sementara itu, jagung tingkat peternak mencapai Rp6.500 per kilogram, dari sebelumnya Rp5.800.

Harga cabai merah keriting berada pada kisaran Rp37.000–Rp55.000 per kilogram. Cabai rawit merah dijual Rp40.000–Rp57.000 per kilogram. Adapun bawang merah berada pada rentang Rp36.500–Rp41.500 per kilogram.

Untuk komoditas beras, harga beras medium tercatat Rp13.100 per kilogram dengan harga pembanding Rp14.000. Beras premium berada di angka Rp15.400 per kilogram, sedangkan beras SPHP tercatat Rp13.100 per kilogram.

Data tersebut juga mencatat harga daging ayam ras Rp38.000 per kilogram, telur ayam ras Rp26.500, dan daging sapi murni Rp140.000 per kilogram.

Perkembangan harga ini memperlihatkan pentingnya pemantauan secara berkala, terutama terhadap komoditas yang berpengaruh langsung terhadap pengeluaran rumah tangga.

Potensi Produksi Lokal Harus Menjadi Penyangga Pasokan

Hendra mengatakan Padang Pariaman memiliki potensi sebagai daerah produsen sejumlah komoditas pangan, terutama beras dan kelapa. Potensi tersebut, menurut dia, perlu dimanfaatkan untuk memperkuat ketersediaan pasokan sekaligus menjaga kestabilan harga.

Ia meminta OPD teknis tidak hanya mencatat perubahan harga, tetapi juga mengidentifikasi penyebab kenaikan, memeriksa ketersediaan stok, serta memastikan distribusi berjalan lancar.

“Yang kita harapkan bukan hanya pembahasan, tetapi tindakan nyata. Jika terjadi kenaikan harga, harus segera ada langkah tindak lanjut agar tidak semakin membebani masyarakat,” ujarnya.

Sekda juga menekankan optimalisasi instrumen anggaran daerah, termasuk Belanja Tidak Terduga (BTT), sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku. Anggaran tersebut dapat menjadi salah satu instrumen penanganan kondisi darurat yang berdampak terhadap stabilitas harga dan kebutuhan masyarakat.

Kepala Bagian Perekonomian Setdakab Padang Pariaman, Mulyadi, mengatakan HLM TPID merupakan bagian dari upaya lintas sektor untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok.

Sejumlah komoditas seperti cabai, bawang merah, beras, dan gula pasir menjadi perhatian dalam pembahasan. Pemerintah daerah juga perlu mengantisipasi potensi gangguan pasokan menjelang hari besar keagamaan serta menghadapi ancaman bencana dan cuaca ekstrem.

Beberapa instrumen intervensi yang dapat dioptimalkan meliputi operasi pasar murah, subsidi biaya distribusi, dan kerja sama perdagangan antar daerah.

Langkah tersebut penting untuk menjaga tiga aspek utama pengendalian inflasi, yakni ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan keterjangkauan harga.

Rapat tersebut dihadiri staf ahli, para asisten, kepala OPD terkait, Kapolres, Dandim, Kajari, serta Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Padang Pariaman.

Fluktuasi harga pangan menjadi persoalan yang dampaknya langsung dirasakan masyarakat. Kenaikan harga minyak goreng, gula, cabai, maupun beras dapat meningkatkan pengeluaran rumah tangga, terutama kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.

Karena itu, keberhasilan pengendalian inflasi tidak cukup diukur dari jumlah rapat koordinasi atau dokumen strategi yang dihasilkan. Efektivitasnya juga ditentukan oleh kecepatan pemerintah merespons perubahan harga, ketepatan sasaran intervensi, serta kemampuan menjaga pasokan hingga ke tingkat konsumen.

Data harga pangan yang diperbarui secara berkala seharusnya menjadi dasar pengambilan keputusan, bukan sekadar pelengkap laporan administrasi.

Bagi TPID Padang Pariaman, tantangan berikutnya ialah memastikan koordinasi lintas OPD benar-benar menghasilkan tindakan di lapangan. Sebab, stabilitas harga bukan hanya persoalan angka inflasi dalam laporan pemerintah, melainkan menyangkut kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa terbebani lonjakan harga. (SS)