Semua  

Pemkab Badung Tolak Setorkan PHR Ke Pemprov Bali

Sugawa Korry.
Sugawa Korry.

PAJAK Hotel dan Restoran (PHR) yang disetorkan Pemkab Badung dan Pemkot Denpasar ke Pemprov Bali untuk kemudian dibagikan kepada enam kabupaten se-Bali, kecuali Gianyar, mulai tahun depan diubah polanya. Pemkab Badung akan mendistribusikan langsung pembagian PHR tersebut. Pengubahan pola distribusi tersebut mendapat dukungan penuh Fraksi PDIP.

Sekretaris DPD Partai Golkar Provinsi Bali, I Nyoman Sugawa Korry, menyampaikan pandangan partainya terhadap perubahan pola distribusi THR Pemkab Badung itu. Menurut dia, Partai Golkar tidak mempersoalkannya
sepanjang itu didukung oleh mekanisme yang dibenarkan oleh aturan yang berlaku. Kendati demikian, penyisihan PHR tersebut jangan dipandang sebagai bentuk belas kasihan. “Karena PHR itu diperoleh Pemkab Badung sebagai akibat dari keberhasilan pengembangan sektor pariwisata Bali secara komprehensif. Pariwisata berhasil karena dukungan semua komponen, alam, budaya, dukungan masyarakat dan aparat keamanan,” tegas Sugawa Korry di Denpasar, Minggu (27/11).

Selanjutnya, Sugawa Korry yang menjabat Wakil Ketua DPRD Bali ini mengatakan, ke depan pola pemungutan PHR dan pendistribusiannya harus dikaji dengan sebaik-baiknya, karena sangat tidak adil. “Di satu sisi satu kabupaten/kota yang karena ketersediaan fasilitas dan kebijakan pemprov mengakibatkan hotel dan restoran menumpuk pada daerah itu saja sehingga PHR terkonsentrasi di daerah itu saja. Padahal wisatawan menikmati Bali secara keseluruhan, sehingga kabupaten yang hanya dinikmati dan dikunjungi hanya menerima sampahnya saja, sementara di tempat mereka menginap dan makan menerima PHR begitu berlimpah,” kata Sugawa Korry.

Menurut dia, ketidakadilan seperti ini dalam jangka pendek tidak masalah, tetapi dalam jangka panjang jelas akan menimbulkan kecemburuan dengan segala dampak ikutannya. Karena itu, Partai Golkar akan berjuang pengaturan PHR diberlakukan seperti yang diatur dalam Undang-Undang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. “Di mana pendapatan yang bersumber dari PHR hendaknya diatur melalui UU sebagai sumber bagi hasil yang diberikan juga kepada daerah-daerah (kabupaten/kota) pendukung pariwisata, sama seperti pendapatan dari sektor kehutanan atau pertambangan, yang melalui UU wajib diberikan kepada kabupaten/kota di sekitarnya sebagai pendukung. Karena itu perintah UU jelas wajib hukumnya, dan tidak karena belas kasihan,” pungkas Sugawa Korry. (Tim) www.majalahfaktaonline.blogspot.com / www.majajlahfaktanew.blogspot.com / www.instagram.com/mdsnacks