FAKTA, SURABAYA – Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Air Minum dan Sanitasi Tahun 2023 digelar secara hybrid di Jakarta, Selasa (12/9/2023). Rakornas tersebut diikuti Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi yang sekaligus hadir sebagai narasumber.
Dalam kesempatan itu, Eri Cahyadi mengungkapkan strategi Kota Surabaya sehingga berhasil mencapai 100 Persen Open Defecation Free (ODF) atau bebas dari Buang Air Besar Sembarangan (BABS).
Disampaikan, Pemkot Surabaya telah berkomitmen untuk meningkatkan capaian akses air minum dan sanitasi aman. Komitmen ini dilakukan sebagai tujuan untuk memakmurkan warga Kota Pahlawan.
“Sehingga di situlah kita menghitung betul, maka kebutuhan terkait sanitasi dan yang lainnya harus kita penuhi dalam waktu satu tahun ini. Sehingga alhamdulillah terkait dengan ODF dan sanitasi, dalam waktu satu tahun bisa kita penuhi,” katanya.
Eri memastikan, bahwa sanitasi merupakan bentuk kesehatan yang menjadi prioritas harus dipenuhi oleh Pemkot Surabaya. Sebab, untuk dapat menyelesaikan persoalan stunting maupun gizi buruk, maka harus dimulai dari lingkungan yang sehat.
“Sehat lingkungan itu dimulai dari terdekat kita, yaitu dari rumah kita. Karena itu pemerintah kota punya komitmen bagaimana rumah tidak layak huni apakah itu jamban atau jendela, kita perbaiki semuanya, karena kesehatan menuju sebuah kemakmuran,” ujar dia.
Di samping itu, Eri juga menyatakan bahwa bentuk komitmen dalam meningkatkan capaian akses air minum dan sanitasi aman tersebut telah dituangkan dalam RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) dan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kota Surabaya.
“Dalam RPJPD dan RPJMD Kota Surabaya salah satunya adalah bagaimana tidak ada rumah tidak layak huni, dan tidak ada lagi rumah yang tidak berjamban di Kota Surabaya, selesai di tahun 2023. Karena itulah semua anggaran kita prioritaskan,” ujarnya.
Kebahagiaan Masyarakat, lanjut Eri, adalah prioritas dari Kota Surabaya. Untuk mencapainya, maka stunting, gizi buruk, rumah tidak layak huni, jamban hingga sanitasi lingkungan menjadi prioritas dari Pemkot Surabaya.
“Meskipun saya tahu betul bahwa ini bukan yang menjanjikan atau tidak menjadi primadona. Karena biasanya primadona itu adalah bangunan yang terlihat mata. Tapi kalau ini saya katakan tidak populis, tapi harus kita ambil sebagai bagian dari tujuan negara kita dan agama kita,” jelasnya.
Komitmen Pemkot Surabaya dalam memelihara lingkungan yang sehat dibuktikan dengan dukungan melalui peningkatan anggaran. Tercatat, pada tahun 2023, anggaran untuk pengadaan jamban di Surabaya mencapai Rp33,764 miliar. Meningkat tajam dibanding tahun 2021 Rp2,196 miliar, dan tahun 2022 sebesar Rp2,035 miliar.
Tak hanya anggaran jamban, pemkot juga meningkatkan anggaran untuk Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) pada tahun 2023 menjadi Rp137,282 miliar. Sebelumnya di tahun 2021 sebesar Rp23,907 miliar, dan tahun 2022 sebesar Rp34,172 miliar.
Selain melalui APBD, pembiayaan untuk mencapai lingkungan sehat juga didukung mitra kerja dan CSR dari para stakeholder di Surabaya. Di mana dukungan pembiayaan ini juga meningkat dari tahun 2022 sebesar Rp4,462 miliar, menjadi Rp11,515 miliar pada tahun 2023.
“Pemimpin yang berhasil adalah bukan yang menciptakan sesuatu sendiri. Pemimpin yang berhasil itu adalah yang bisa menggerakkan semua stakeholder, termasuk pentahelix itu bergerak bersama,” imbuh Eri. (kij)