Padang Pariaman, majalahfakta.id – Persoalan pelayanan air bersih, keterbatasan jaringan distribusi, hingga kemandirian keuangan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Anai menjadi perhatian DPRD Kabupaten Padang Pariaman dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2027.
Melalui Rapat Gabungan Komisi-Komisi bersama pihak eksekutif, Komisi III DPRD di daearah itu mendorong pembenahan menyeluruh terhadap pengelolaan Perumda Tirta Anai. Perusahaan milik daerah itu tidak hanya dituntut meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, tetapi juga memperkuat kinerja usaha dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Anggota Komisi III DPRD Padang Pariaman, Erman, menyampaikan sejumlah catatan strategis berdasarkan hasil pembahasan bersama organisasi perangkat daerah (OPD) dan mitra kerja, termasuk manajemen Perumda Tirta Anai.
Menurut Erman, posisi Perumda Tirta Anai cukup strategis karena berkaitan langsung dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Karena itu, pengelolaannya harus ditopang kondisi keuangan yang sehat, manajemen profesional, serta kemampuan menjaga keberlanjutan pelayanan.
“Sebagai BUMD, Perumda Tirta Anai memiliki tanggung jawab besar dalam memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat sekaligus mendukung perekonomian daerah,” demikian pokok penegasan Erman dalam laporan pembahasan Komisi III. Senin, 16 November 2026.
Salah satu rekomendasi yang mengemuka adalah dorongan penyertaan modal dari Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman. Tambahan modal dinilai dapat memperkuat kapasitas keuangan perusahaan, memperluas jaringan distribusi, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan.
Namun, dukungan anggaran daerah tersebut perlu berjalan seiring dengan penguatan tata kelola dan kinerja perusahaan agar investasi yang diberikan menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.
Komisi III juga menyoroti pentingnya pengawasan rutin terhadap jaringan perpipaan dan tekanan air. Manajemen diminta memastikan kondisi pipa terpantau secara berkala sehingga potensi kebocoran, gangguan distribusi, maupun penurunan tekanan air dapat segera ditangani.
Catatan ini berkaitan langsung dengan kualitas pelayanan pelanggan. Sebab, keberadaan infrastruktur air minum tidak otomatis menjamin masyarakat memperoleh aliran air yang lancar dan berkesinambungan.
Perhatian berikutnya tertuju pada kesiapan sumber daya manusia (SDM), terutama setelah adanya dukungan Pemerintah Pusat untuk rehabilitasi dan rekonstruksi intake serta Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) pascabencana hidrometeorologi.
Komisi III mendorong manajemen Perumda Tirta Anai meningkatkan kapasitas dan kualitas tenaga kerja agar sejalan dengan pemulihan infrastruktur tersebut.
Penguatan SDM dinilai penting untuk memastikan fasilitas yang dibangun atau direhabilitasi dapat dioperasikan secara optimal, dipelihara secara berkelanjutan, dan memberikan dampak langsung terhadap peningkatan layanan air bersih.
Dengan demikian, pemulihan tidak berhenti pada pembangunan fisik, tetapi juga mencakup kesiapan tenaga teknis, kemampuan operasional, dan pengelolaan sistem distribusi.
Selain pelayanan publik, Komisi III mengingatkan pentingnya kemandirian perusahaan dan peningkatan kontribusi terhadap PAD.
Perumda Tirta Anai didorong mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam, meningkatkan kualitas layanan, serta mengembangkan unit usaha baru yang berpotensi memperkuat pendapatan perusahaan.
Dorongan tersebut menempatkan Perumda Tirta Anai pada dua tanggung jawab sekaligus: memastikan masyarakat mendapatkan akses air bersih yang layak dan menjaga kesehatan perusahaan agar mampu memberikan kontribusi terhadap keuangan daerah.
Melalui empat rekomendasi tersebut, DPRD berharap pembahasan RAPBD 2027 tidak sekadar menghasilkan alokasi anggaran, tetapi juga mendorong perbaikan terukur dalam pengelolaan BUMD.
Sinergi antara legislatif, eksekutif, dan manajemen Perumda Tirta Anai diharapkan mampu memperkuat pelayanan air bersih, meningkatkan profesionalisme perusahaan, serta membangun kemandirian keuangan daerah. (SS)






