FAKTA – Melalui ajang bergengsi Bali Villa Connect (BVC) 2026 yang resmi dibuka di Bali Sunset Road Convention Center Denpasar pada Selasa (26/5/2026), para pelaku industri lokal bersama jajaran DPD RI mendesak dilakukannya pembersihan total terhadap ribuan vila ilegal yang selama ini merampok Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mengangkangi hukum tata ruang Pulau Dewata meskipun pertumbuhan ekonomi menembus angka 5,82% sepanjang tahun 2025.
Acara yang dibuka dengan pemukulan gong oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Permukiman dan Sarana Prasarana Wilayah, Tjok. Bagus Pemayun, ini mendadak berubah menjadi panggung konsolidasi yang panas. Pasalnya, acara ini dihadiri langsung oleh tokoh-tokoh vokal Bali seperti Anggota Komite I DPD RI Dapil Bali, I Gusti Ngurah Arya Wedakarna, Anggota DPD RI Ni Luh Ary Pertami Djelantik, serta Ketua DPD APJI yang juga Ketua PUTRI Bali, I G.A. Agung Inda Trimafo Yudha alias Gek Inda. Kehadiran para senator dan elit pariwisata ini mempertegas bahwa keberadaan ribuan vila liar milik orang asing yang tidak mengantongi izin sudah berada pada titik darurat yang tidak bisa ditoleransi lagi.
Gubernur Bali dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Tjok Bagus Pemayun mengakui adanya isu miring mengenai ribuan usaha akomodasi bodong dan praktik bisnis terselubung milik WNA yang menolak tunduk pada aturan hukum setempat. Pemerintah daerah menegaskan bahwa komitmen membangun pariwisata berbasis budaya dan bermartabat tidak akan berkompromi dengan para investor nakal yang menolak melengkapi perizinan.
Penegasan ini menjadi krusial mengingat sektor akomodasi, makan, dan minum adalah motor utama yang membuat ekonomi Bali tumbuh perkasa melampaui rata-rata pertumbuhan nasional yang hanya berada di angka 5,11%.
Hantaman lebih keras dilesakkan oleh Ketua Umum Bali Villa Rental and Management Association (BVRMA), Kadek Adnyana. Ia menelanjangi borok manajemen industri pervilaan Bali yang hingga kini belum memiliki klasifikasi standar kategori vila berbintang. Ketiadaan regulasi ini dinilai memicu terjadinya perang harga yang tidak sehat, kebocoran devisa, serta maraknya alih fungsi lahan yang tak terkendali.
“Inilah momentum untuk mulai membangun fondasi industri villa Bali yang lebih tertata, profesional, dan memiliki standar internasional. Dan hari ini, bersama seluruh stakeholder yang hadir, kita sedang menciptakan sejarah baru bagi industri villa di Bali,” ujar Kadek Adnyana.
Adnyana memperingatkan para pemangku kebijakan agar tidak membiarkan para spekulan asing memperlakukan Bali layaknya sapi perah. Ia mengecam praktik usaha ilegal yang hanya mengeruk keuntungan tanpa memberikan kontribusi optimal terhadap kelestarian budaya, pengelolaan limbah, maupun kesejahteraan masyarakat arus bawah.
“Jangan sampai masyarakat Bali hanya menjadi penonton di tanah kelahirannya sendiri. Bali adalah golden goose pariwisata Indonesia. Jangan hanya mengambil telur emasnya saja, tetapi mari bersama-sama menjaga dan merawat angsanya agar tetap hidup, sehat, dan berkelanjutan untuk generasi mendatang,” tegasnya.
Sebagai langkah konkret untuk memutus ketergantungan pada mafia tenaga kerja asing, BVRMA langsung mengambil tindakan strategis dengan menggandeng institusi pendidikan tinggi, termasuk Universitas Udayana. Melalui penandatanganan MoU, mereka bersiap merombak kurikulum pariwisata yang selama ini terlalu fokus pada sektor perhotelan agar beralih mencetak SDM spesifik yang menguasai manajemen villa operator dan villa management. Langkah radikal dalam BVC 2026 yang menghadirkan 40 eksibitor serta puluhan narasumber internasional dari Dubai hingga Bangkok ini diharapkan mampu menjadi titik balik bagi kedaulatan pariwisata Bali, agar masyarakat lokal kembali menjadi tuan rumah di tanah kelahiran mereka sendiri. (fa)
