Padang Pariaman, majalahfakta.id – Arah pembangunan Kabupaten Padang Pariaman pada 2027 mulai diuji di meja legislatif. DPRD Kabupaten Padang Pariaman menggelar rapat gabungan komisi-komisi bersama pemerintah daerah untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027, Senin, 16 November 2026.
Pembahasan tersebut menjadi salah satu tahapan penting sebelum rancangan anggaran ditetapkan menjadi peraturan daerah. DPRD dan pemerintah daerah akan mencermati rencana program, kegiatan, serta kebutuhan anggaran setiap perangkat daerah untuk memastikan kebijakan belanja sesuai dengan prioritas pembangunan dan kebutuhan masyarakat.
Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat DPRD Kabupaten Padang Pariaman itu dipimpin Ketua DPRD Aprinaldi, didampingi Wakil Ketua I Wira Satria.
Dalam pembahasan tersebut, masing-masing komisi bersama organisasi perangkat daerah (OPD) mitra kerja membedah rencana program dan kegiatan, kebutuhan pembiayaan, serta berbagai agenda pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran mendatang.
Pembahasan RAPBD 2027 tidak sekadar menjadi agenda rutin tahunan. Forum ini merupakan ruang bagi DPRD untuk menjalankan fungsi anggaran sekaligus pengawasan terhadap perencanaan kebijakan pemerintah daerah.
Melalui pembahasan bersama komisi-komisi, DPRD mencermati kesesuaian antara program yang direncanakan dengan kebutuhan riil masyarakat. Efektivitas penggunaan anggaran, ketepatan sasaran program, serta kemampuan pemerintah daerah menerjemahkan prioritas pembangunan menjadi kegiatan konkret menjadi bagian penting dalam proses tersebut.
Pemeriksaan terhadap rencana belanja OPD juga diperlukan agar alokasi anggaran tidak hanya terserap secara administratif, tetapi menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.
Rapat gabungan komisi-komisi sekaligus menjadi forum koordinasi antara legislatif dan eksekutif untuk menyamakan persepsi mengenai arah kebijakan pembangunan Kabupaten Padang Pariaman.
Kedua pihak diharapkan dapat membangun kesepahaman mengenai program yang perlu diprioritaskan, kebutuhan pembiayaan, serta langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
Melalui pembahasan yang matang dan konstruktif, DPRD berharap Ranperda APBD 2027 dapat menghasilkan kebijakan anggaran yang efektif, efisien, terarah, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
Namun, kualitas APBD pada akhirnya tidak hanya diukur dari besarnya anggaran atau banyaknya program yang disusun. Ukuran utamanya adalah sejauh mana belanja daerah mampu menjawab persoalan masyarakat, mempercepat pembangunan, dan meningkatkan kesejahteraan warga Padang Pariaman.
Pembahasan antara DPRD dan pemerintah daerah tersebut akan menjadi bagian dari proses menuju penetapan APBD Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2027 sebagai landasan pelaksanaan pembangunan daerah. (SS)






