Bupati Padang Pariaman Khawatir Dana SPAM Rp462 Miliar Hilang Jika Proyek Terlambat

Bupati John Kenedy saat Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Padang Pariaman dengan agenda Penyampaian Nota Penjelasan Bupati tentang Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2026 di Ruang Sidang Utama DPRD Padang Pariaman, Senin, 14 September 2026 lalu. (Foto : SS)

John Kenedy Azis meminta DPRD dan masyarakat mengawal pembangunan SPAM agar proyek pemulihan pascabencana berjalan tepat waktu dan dukungan pemerintah pusat tidak dialihkan.

Padang Pariaman, majalahfakta.id — Bupati Padang Pariaman John Kenedy Azis (JKA) meminta DPRD dan masyarakat mengawal ketat pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Ia khawatir dukungan anggaran pemerintah pusat yang mencapai sekitar Rp462 miliar dapat terancam apabila pekerjaan tidak berjalan dan diserahterimakan sesuai ketentuan.

John Kenedy menyampaikan permintaan itu dalam Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Padang Pariaman dengan agenda Penyampaian Nota Penjelasan Bupati tentang Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2026 di Ruang Sidang Utama DPRD Padang Pariaman, Senin, 14 September 2026 lalu.

Menurut John Kenedy, dukungan pemerintah pusat tersebut merupakan kesempatan besar bagi daerah untuk mempercepat pemulihan infrastruktur dasar sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap air minum yang aman dan layak.

“Tolong, saya minta tolong Pak. Sungguh-sungguh sangat susah untuk mendapatkan anggaran itu. Sekarang anggarannya sudah ada di kita, pelaksanaannya akan dibangun, pelaksanaannya akan dimulai,” ujar John Kenedy.

Ia mengatakan keberadaan anggaran tersebut tidak terlepas dari komunikasi dan koordinasi pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Karena itu, seluruh pihak diminta memastikan tidak ada persoalan di lapangan yang menghambat pelaksanaan pekerjaan.

Anggaran SPAM Capai Rp462 Miliar

John Kenedy menyebut Padang Pariaman memperoleh dukungan pemerintah pusat sekitar Rp136 miliar pada 2026. Dukungan itu kembali dialokasikan sekitar Rp119 miliar pada 2027.

Jika digabung dengan berbagai program pembangunan dan pemulihan SPAM lainnya, total dukungan pemerintah pusat yang diterima Padang Pariaman disebut mencapai sekitar Rp462 miliar.

“Secara keseluruhan bantuan dari pemerintah pusat itu Rp462 miliar, Pak. Kemana duit sebanyak Rp462 miliar kita bisa cari, Pak?” katanya.

Besarnya dukungan itu, menurut John Kenedy, menunjukkan bahwa pembangunan SPAM merupakan salah satu proyek strategis bagi Padang Pariaman. Infrastruktur tersebut bukan hanya berkaitan dengan pembangunan fisik, tetapi juga menyangkut pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

Apalagi, kata dia, Padang Pariaman masih berada dalam fase pemulihan setelah bencana hidrometeorologi yang berdampak terhadap sejumlah infrastruktur dasar.

Jangan Biarkan Persoalan Lapangan Menghambat

John Kenedy meminta DPRD dan masyarakat ikut mengawal pelaksanaan pembangunan. Ia mengingatkan persoalan teknis maupun persoalan kecil di lapangan jangan sampai berkembang menjadi hambatan pekerjaan.

“Masalah perintil-perintil kecil jangan sampai menghambat. Tidak mengganggu juga masyarakat, tidak merusak dan tidak mengurangi tanah Bapak-Bapak. Mari kita dukung bersama,” ujarnya.

Ia meminta setiap persoalan yang muncul diselesaikan melalui komunikasi dan koordinasi dengan mengedepankan kepentingan masyarakat.

Menurut John Kenedy, keberhasilan proyek juga ditentukan oleh kemampuan pelaksana memenuhi jadwal pekerjaan dan ketentuan serah terima. Keterlambatan dapat membawa konsekuensi terhadap keberlanjutan dukungan anggaran.

“Kalau tidak bisa serah terima, akibatnya anggarannya bisa dibawa ke kabupaten/kota lain,” katanya.

Pernyataan itu menjadi peringatan bahwa dukungan anggaran pusat bukan sekadar angka dalam dokumen APBN atau APBD. Pemerintah daerah harus mampu memastikan proyek berjalan sesuai target agar kepercayaan dan dukungan pembiayaan dari pemerintah pusat tetap terjaga.

SPAM Bukan Sekadar Proyek Infrastruktur

Bagi Padang Pariaman, pembangunan SPAM memiliki arti lebih luas setelah bencana melanda sejumlah wilayah. Kerusakan dan gangguan infrastruktur pelayanan dasar membuat pemulihan akses air bersih menjadi bagian penting dari pemulihan kehidupan masyarakat.

John Kenedy karena itu meminta DPRD, pemerintah daerah, perangkat daerah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan membangun sinergi selama proyek berlangsung.

“Oleh karena itu, saya minta bantu sama Bapak-bapak. Mari Pak, kita bersamakan ini, Pak. Tanpa bantuan Bapak-bapak, kita tidak bisa apa-apa,” ujarnya.

Ia menegaskan pembangunan SPAM harus dipandang sebagai investasi jangka panjang untuk memperkuat pelayanan dasar masyarakat, bukan semata-mata proyek pemerintah.

“Ini kesempatan kita. Anggaran sudah ada, pekerjaan akan dilaksanakan. Mari kita sama-sama dukung, kawal dan sukseskan agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat Padang Pariaman,” kata JKA.

Kini tantangannya bukan lagi sekadar mendapatkan anggaran. Setelah dukungan ratusan miliar rupiah tersedia, pemerintah daerah dituntut memastikan proyek berjalan tepat waktu, tidak tersandera persoalan lapangan, dan menghasilkan infrastruktur yang benar-benar berfungsi.

Sebab, bagi masyarakat, ukuran keberhasilan pembangunan SPAM bukan berapa besar anggaran yang berhasil diperoleh, melainkan kapan air yang aman dan layak benar-benar mengalir ke rumah mereka. (SS)