Bupati Padang Pariaman Dorong Wali Korong Jadi Ujung Tombak Cegah Kejahatan

Bupati John Kenedy saat bersilaturahmi dengan Kapolres Kota Pariaman Agung Pranajaya beserta jajaran, Selasa, 15 September 2026. (Foto : SS)

John Kenedy Azis mengusulkan pelibatan wali korong dalam penguatan keamanan. Kekerasan terhadap anak dan perempuan menjadi perhatian serius pemerintah daerah

Padang Pariaman, majalahfakta.id — Bupati Padang Pariaman John Kenedy Azis (JKA) ingin sistem keamanan masyarakat tidak hanya bertumpu pada kepolisian. Ia mendorong para wali korong dilibatkan lebih aktif dalam mendeteksi potensi kejahatan sejak dini, terutama untuk mencegah kekerasan terhadap anak dan perempuan.

Gagasan itu disampaikan John Kenedy saat bersilaturahmi dengan Kapolres Kota Pariaman Agung Pranajaya beserta jajaran, Selasa, 15 September 2026. Pertemuan tersebut membahas penguatan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Kabupaten Padang Pariaman.

Menurut John Kenedy, wali korong memiliki posisi strategis karena berinteraksi langsung dengan masyarakat. Kedekatan tersebut membuat mereka dapat mengetahui lebih awal berbagai persoalan sosial yang berpotensi berkembang menjadi gangguan keamanan.

“Wali korong berada langsung di tengah masyarakat. Karena itu, kita perlu memperkuat peran mereka dalam menjaga keamanan lingkungan dan membantu mendeteksi persoalan sejak dini,” kata JKA.

Ia mengusulkan kerja sama pemerintah daerah dengan kepolisian untuk menggerakkan wali korong dalam menjaga keamanan lingkungan. Mereka dapat dilibatkan dalam satuan tugas penegakan hukum dan keamanan masyarakat dengan tetap berkoordinasi bersama kepolisian serta mengikuti ketentuan yang berlaku.

Kekerasan Anak dan Perempuan Jadi Sorotan

John Kenedy mengatakan penguatan keamanan tidak boleh hanya berorientasi pada penanganan kejahatan setelah terjadi. Menurut dia, pencegahan harus dimulai dari lingkungan paling dekat dengan masyarakat, yakni keluarga, korong, nagari, hingga wilayah kecamatan.

Ia menyoroti masih adanya berbagai kasus kekerasan yang dinilai memprihatinkan di tengah masyarakat Padang Pariaman. Di antaranya kekerasan terhadap anak dan perempuan, pembunuhan terhadap perempuan, pencabulan, sodomi, serta bentuk kekerasan lainnya.

“Ini sangat memprihatinkan. Kita harus bersama-sama melakukan pencegahan agar anak-anak dan perempuan mendapatkan perlindungan yang lebih baik,” ujarnya.

Bagi pemerintah daerah, persoalan tersebut bukan sekadar perkara penegakan hukum. Keberadaan berbagai kasus kekerasan menunjukkan perlunya sistem pencegahan yang mampu menjangkau masyarakat hingga tingkat paling bawah.

Karena itu, peran aparat pemerintahan lokal dinilai penting untuk membangun komunikasi cepat ketika muncul indikasi persoalan di lingkungan masyarakat.

Wilayah Hukum Polres Pariaman Menjangkau Padang Pariaman

Koordinasi pemerintah daerah dan kepolisian menjadi semakin penting karena wilayah hukum Polres Kota Pariaman mencakup sejumlah kecamatan di Kabupaten Padang Pariaman.

Wilayah tersebut antara lain Kampung Dalam, V Koto Timur, Batang Gasan, Sungai Geringging, Sungai Limau, dan IV Koto Aur Malintang.

Kondisi geografis dan luasnya wilayah pelayanan membuat sistem keamanan membutuhkan jaringan informasi yang tidak hanya mengandalkan aparat kepolisian. Pemerintahan nagari dan korong dinilai dapat menjadi mata dan telinga awal untuk menyampaikan informasi mengenai potensi gangguan keamanan.

John Kenedy mengatakan sinergi tersebut harus diarahkan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat sekaligus mempercepat penanganan persoalan sebelum berkembang menjadi tindak pidana.

“Selamat datang kepada Kapolres Kota Pariaman beserta jajaran. Mudah-mudahan silaturahmi ini membawa hasil yang memuaskan dan memberikan manfaat bagi masyarakat Padang Pariaman,” katanya.

Polisi Sambut Gagasan Pelibatan Wali Korong

Kapolres Kota Pariaman Agung Pranajaya menyambut baik gagasan pemerintah daerah tersebut. Ia mengatakan kepolisian terus berupaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi tugas itu membutuhkan keterlibatan berbagai pihak.

Menurut Agung, dukungan pemerintah daerah dan masyarakat penting untuk membangun sistem keamanan yang responsif. Komunikasi antara masyarakat dan aparat juga harus berlangsung cepat agar potensi gangguan dapat segera diketahui dan ditindaklanjuti.

Keterlibatan pemerintahan hingga tingkat nagari dan korong, kata dia, dapat memperkuat sistem tersebut.

Pertemuan Pemkab Padang Pariaman dan Polres Kota Pariaman itu pun menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi keamanan di tingkat lokal.

Bagi John Kenedy, keamanan masyarakat tidak semestinya baru dibicarakan setelah kejahatan terjadi. Ketika wali korong, pemerintah nagari, masyarakat, dan kepolisian mampu berbagi informasi sejak awal, ruang pencegahan menjadi lebih luas.

Tantangannya adalah memastikan gagasan pelibatan wali korong tidak berhenti sebagai wacana, melainkan diterjemahkan menjadi mekanisme koordinasi yang jelas, cepat, dan sesuai kewenangan.

Sebab, di tengah meningkatnya kekhawatiran terhadap kekerasan terhadap anak dan perempuan, benteng pertama perlindungan masyarakat justru berada di lingkungan tempat warga hidup sehari-hari. (SS)