Daerah  

Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Sulbar Gelar Aksi Damai Peringati Hari Buruh dan Hardiknas Soroti Kebijakan yang Dinilai Belum Pro Rakyat

Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Sulbar Aksi Damai dalam peringatan Hari Buruh dan Hari Pendidikan, Soroti Kebijakan yang dinilai belum Pro Rakyat. (foto: ammank-007/majalahfakta.id)

‎‎FAKTA – Aliansi Mahasiswa Dan Pemuda Sulbar, sukses menggelar Aksi Damai untuk memperingati Hari Buruh pada 2 Mei 2026 dan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) di tahun 2026.

‎Aksi Damai tersebut berlangsung di area bundaran jalan Arteri Kota Mamuju Sulawesi Barat, massa menyuarakan tuntutan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pemerintah daerah yang dinilai belum sepenuhnya berpihak pada masyarakat.

‎Lanjut, Di titik kumpul aksi, mereka membentangkan beberapa spanduk di jalanan yang bertuliskan :

‎‎- Berantas penimbunan BBM dan tambang ilegal

‎‎- Tangkap dan adili koruptor

‎‎- Libatkan masyarakat lokal dalam perizinan tambang

‎‎- Turunkan harga bahan pokok

‎Hal tersebut, Evaluasi Kebijakan Pemkab dan Pemprov Sulbar sebagai simbol keresahan terhadap tata kelola daerah.

‎‎Lebih lanjut dalam aksi tersebut, massa menyampaikan lima tuntutan terkait isu nasional dan isu local yaitu :

‎‎1. Persoalan MBG

‎‎2. Pendidikan yang tidak merata

‎‎3  Undang – Undang perampasan aset

‎‎4. Upah ojol

‎‎5.  Persoalan HAM

‎‎Selanjutnya salah satu massa aksi Fergiawan Rai Zacky aktivis muda yang dikenal vokal di Parlemen jalanan sangat mengapresiasi aksi tersebut , karena masi banyak pemuda dan mahasiswa smpai hari ini peduli terhadap kebijakan pemerintah yang tidak pro ke pada rakyat kecil, ” ungkapnya pada Sabtu, 2 Mei 2026.

‎‎Ia berharap aksi – aksi seperti ini harus terus berlanjut untuk memperingati hari nasional agar regenerasi kedepannya itu peka terhadap kebijakan – kebijakan pemerintah yang tidak pro kepada masyrakat.

‎Dia juga menyoroti berbagai permasalahan serius, termasuk praktik korupsi yang masih merajelah, hukum yang dinilai semakin dipolitisasi serta narasi sejarah yang dianggap dipelintir untuk kepentingan kekuasaan.

‎‎Aksi ini bertujuan agar pemerintah dan lembaga legislatif memberikan respons dan memperbaiki kebijakan yang dinilai abai kepada rakyat, ” tutup Fergiawan Rai Zacky. (ammank-007)