FAKTA — Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman mempercepat pemulihan pascabencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah beberapa waktu lalu. Upaya tersebut difokuskan pada rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur vital, bersamaan dengan pemulihan ekonomi masyarakat terdampak.
Komitmen itu ditegaskan Sekretaris Daerah Padang Pariaman Rudy R. Rilis saat memimpin Rapat Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Pemulihan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Hidrometeorologi, Selasa, 20 Januari 2026, di Ruang Rapat Sekda, Kompleks Ibu Kota Kabupaten Padang Pariaman.
“Pemulihan pascabencana tidak bisa dilakukan secara parsial. Dibutuhkan koordinasi yang solid dan komitmen seluruh perangkat daerah agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” kata Rudy dalam arahannya.
Ia menekankan pentingnya kesamaan langkah lintas organisasi perangkat daerah (OPD) serta penetapan skala prioritas, terutama pada infrastruktur dasar dan sektor-sektor yang langsung menopang kehidupan warga. Menurut Rudy, percepatan harus dilakukan secara terukur dan akuntabel agar aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat dapat segera pulih.
“Kita harus bergerak cepat, tetapi tetap tepat sasaran. Targetnya, kehidupan masyarakat tidak hanya kembali normal, tetapi juga lebih baik dari sebelum bencana,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Padang Pariaman, Budi Mulya, mengatakan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) telah disahkan Bupati Padang Pariaman pada 9 Januari 2026 dan dilaporkan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
“Dokumen R3P sudah disahkan. Saat ini kami melakukan koordinasi intensif dengan kementerian dan lembaga di tingkat pusat, sekaligus mematangkan proposal permohonan bantuan pemulihan bersama OPD terkait,” kata Budi Mulya usai rapat tindak lanjut di Kantor Bupati Padang Pariaman.
Menurut dia, pelaksanaan rehabilitasi akan diprioritaskan pada wilayah dengan tingkat kerusakan paling parah. Sektor pertanian menjadi perhatian utama karena berdampak langsung pada mata pencaharian masyarakat. Kecamatan Lubuk Alung dan 2×11 Kayu Tanam termasuk kawasan yang terdampak signifikan.
“Selain perbaikan jalan dan fasilitas umum, normalisasi lahan persawahan menjadi agenda mendesak agar produktivitas petani kembali pulih,” ujarnya.
Selain pembangunan fisik, pemerintah daerah juga menjalankan program pemulihan ekonomi melalui penyaluran bantuan kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Program tersebut dilaksanakan bekerja sama dengan Kementerian Koperasi dan UKM serta didukung Komisi VII DPR RI.
Saat ini, Pemkab Padang Pariaman telah mengoptimalkan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) dan APBD untuk penanganan awal, sembari menunggu dukungan anggaran dari Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di tingkat pusat yang menangani tiga provinsi terdampak, termasuk Sumatera Barat.
Pemerintah daerah berharap, melalui sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan legislatif, proses pemulihan pascabencana dapat berjalan sesuai target dan berkelanjutan bagi kehidupan sosial serta ekonomi masyarakat. (ss)
