FAKTA – PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk yang mengelola tambang gunung kapur di Desa Karangdawa Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal, Jawa Tengah didemo ratusan warga, Senin (14/7/2025).
Pasalnya, pihak PT tidak memperdayakan perusahaan setempat untuk bermitra. Selama ini hanya menerima dampak dengan adanya aktifitas penambangan batu kapur tersebut.
Majlis, salah satu peserta unjuk rasa warga Desa Kalisalak, Kecamatan Margasari menyampaikan, PT Indocement yang sudah menjalankan aktivitasnya selama 5 tahun, tidak memperdayakan perusahaan lokal, tapi justru menggandeng perusahaan luar daerah.
“Padahal di lingkungan Kecamatan Margasari ada perusahaan milik masyarakat Margasari yang legal bisa digandeng untuk menjadi mitra. Hal ini yang menjadi tuntutan Kami agar pihak Perusahaan peduli dengan masyarakat lokal,” ujar Majlis.
Lanjutnya, selama ini warga hanya merasakan dampak lingkungan. Seperti debu kapur yang mengganggu kesehatan dan jalan – jalan desa menjadi rusak berlobang akibat lalu lalang dump truck perusahaan yang jumlahnya sekitar 50 sampai 100 unit kendaraan yang mengangkut hasil tambang.
Lebih mirisnya lagi, ditegakkan Majlis, pihak PT Indocement untuk penyaluran program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), warga tidak pernah menerima bantuan langsung CSR dari perusahaan, ujar Majlis.
Sementara Tri Susilo selaku koordinator demo dalam orasinya menegaskan, unjuk rasa yang dilakukan bukan merupakan ancaman, tapi untuk mengingatkan kepedulian PT Indocement Tunggal Prakasa Tbk untuk bisa peduli pada lingkungan dan bisa bermitra dengan pengusaha lokal.
“Pihak masyarakat yang mempunyai perusahaan legal kurang ada responsif dari PT. Indocement. Padahal pengajuan kemitraan sudah dilakukan satu tahun lalu,” ujarnya.
Sementara adanya demo dari masyarakat Margasari oleh Usep Saefuloh selaku Kepala Tim Tehnik PT Indocement Tunggal Prakasa Tbk, dirinya menemui masyarakat yang menyampaikan aspirasinya. Segala tuntutan yang menjadi aspirasi masyarakat Margasari menjadi catatan.
Namun Usep Saefuloh mengakui tidak bisa memutuskan tuntutan tersebut, tapi pihaknya sudah menyampaikan pada pihak manajemen pusat yang bisa memberikan kebijakan, jelasnya. (sus)
