Wabup Padang Pariaman Jemput Bola ke KKP, Usulkan Kampung Nelayan dan Bantuan Armada

Wakil Bupati Rahmat Hidayat, melakukan konsultasi langsung ke Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI di Gedung Mina Bahari II, Jakarta Pusat, Senin (13/4/2026). (Foto: Dok. Pemkab Padang Pariaman/majalahfakta.id)

FAKTA — Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman kembali mendorong penguatan sektor kelautan dan perikanan melalui langkah proaktif dengan melakukan konsultasi langsung ke Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI di Gedung Mina Bahari II, Jakarta Pusat, Senin (13/4/2026).

Wakil Bupati Padang Pariaman, Rahmat Hidayat, memimpin langsung kunjungan tersebut didampingi Kepala Dinas Perikanan. Rombongan disambut oleh Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP RI, Lotharia Latif.

Dalam pertemuan itu, kedua pihak membahas penguatan sektor perikanan tangkap, termasuk usulan pengembangan Program Kampung Nelayan Merah Putih tahun 2026 di Kabupaten Padang Pariaman.

Rahmat menyampaikan bahwa pemerintah daerah telah menyiapkan empat lokasi prioritas untuk program tersebut, yakni Nagari Seulayat dan Nagari Tapakih di Kecamatan Ulakan Tapakis, serta Nagari Pilubang dan Nagari Koto Tinggi Kuranji Hilir di Kecamatan Sungai Limau.

Menurutnya, daerah memiliki potensi yang memadai untuk mendukung program kampung nelayan, mulai dari ketersediaan lahan, kelembagaan seperti koperasi desa, kelompok usaha bersama (KUB), kelompok pembudidaya ikan (pokdakan), hingga dukungan sarana prasarana dan akses pasar.

“Padang Pariaman sangat siap untuk menjadi bagian dari penguatan Kampung Nelayan Merah Putih. Kita punya potensi, data dukung, dan semangat masyarakat pesisir yang tinggi,” ujar Rahmat.

Selain pengembangan kampung nelayan, Pemkab Padang Pariaman juga mengusulkan bantuan armada penangkapan ikan berupa kapal purse seine. Usulan tersebut mencakup dua paket kapal berkapasitas 30 GT dan satu paket kapal 50 GT lengkap dengan alat tangkap.

Rahmat menjelaskan, keterbatasan fiskal daerah menjadi salah satu kendala dalam pemenuhan kebutuhan armada modern bagi nelayan. Karena itu, dukungan pemerintah pusat dinilai krusial untuk meningkatkan produktivitas perikanan tangkap.

“Dengan dukungan kapal dan alat tangkap yang memadai, produktivitas nelayan akan meningkat signifikan dan berdampak langsung pada ekonomi masyarakat pesisir,” katanya.

Menanggapi hal tersebut, Lotharia Latif menyampaikan apresiasi atas langkah aktif Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam mengajukan program berbasis data dan kesiapan lapangan.

“Kami melihat kesiapan Kabupaten Padang Pariaman cukup baik, baik dari sisi potensi maupun kelembagaan masyarakatnya. Ini menjadi modal penting untuk pengembangan ke depan,” ujar Lotharia.

Ia menambahkan, KKP akan menindaklanjuti usulan tersebut melalui proses evaluasi dan verifikasi sesuai mekanisme yang berlaku.

“Kami tentu akan mempelajari proposal yang diajukan. Prinsipnya, KKP mendukung daerah yang serius dalam mengembangkan sektor perikanan tangkap secara berkelanjutan,” katanya.

Menutup pertemuan, Rahmat menyatakan optimisme bahwa usulan tersebut dapat terealisasi melalui dukungan anggaran pemerintah pusat pada tahun 2026.

“Kita optimistis, dengan komunikasi yang intens dan kesiapan daerah, usulan ini bisa mendapat dukungan APBN KKP,” ujarnya.(ss)