Denpasar, majalahfakta.id — Pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Disdikpora) mendorong perombakan mendasar dalam ekosistem pendidikan karakter dan pelestarian budaya. Dalam konfirmasi pada Selasa siang (22/9/2026) atas diskusi Wacana Lentera untuk menguatkan pendidikan di Bali, Ida Bagus Gde Wesnawa Punia selaku Kepala Disdikpora Provinsi Bali menegaskan bahwa jargon “pariwisata berbasis budaya” yang selama ini dibanggakan Bali berisiko menjadi narasi kosong jika akar budaya pertanian terus tergerus alih fungsi lahan dan lemahnya pelindungan administratif terhadap pelaku seni.
Ia mengakui pernyataan tersebut juga disampaikan dalam diskusi evaluasi SDM dan pelestarian bahasa Bali bertajuk Lentera Wacana yang berlangsung di Gedung Agrokompleks Universitas Udayana, Denpasar.
Inomasi statistik menunjukkan kualitas SDM dan Indeks Kemajuan Kebudayaan Provinsi Bali menempati posisi dua terbaik nasional, menempel ketat Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Kendati demikian, Wesnawa membeberkan kelemahan mendasar Bali dalam hal pendataan tenaga kebudayaan.
“Di DIY, pekerja budaya diakui dan terdata sebagai pekerja formal. Sedangkan di Bali, anggota sekaa atau pelaku seni tradisional sebagian besar masih dikategorikan pekerja nonformal karena tidak memiliki NPWP maupun nomor rekening atas nama lembaga formal. Ini catatan kritis yang melemahkan kita secara administratif di tingkat nasional maupun internasional,” ujar Wesnawa kepada wartawan.
Ia menambahkan, keterbuaian terhadap predikat daerah pariwisata budaya sering kali membuat pemangku kebijakan abai terhadap fakta bahwa benteng utama budaya Bali adalah tradisi agraris yang kini justru tersedot oleh laju alih fungsi lahan.
Guna memagari tergerusnya identitas lokal, Disdikpora Bali kini tengah merancang penguatan kurikulum muatan lokal yang mengintegrasikan ekosistem keluarga dan Desa Adat. Langkah ini diambil untuk mengevaluasi sekaligus membina moral serta sikap para siswa secara berkesinambungan.
Namun, Wesnawa menggarisbawahi bahwa keberhasilan kurikulum tidak boleh diukur dari sekadar hafalan teori di dalam kelas, melainkan dari indikator perilaku riil di ruang publik.
“Dampak pendidikan karakter itu terukur di lapangan. Evaluasinya sederhana: apakah masih ada warga yang menyalakan lampu sein kiri tetapi belok ke kanan? Apakah timbulan sampah liar masih berserakan? Pendidikan harus menyentuh hal-hal mendasar seperti ini. Tanpa wadah pendidikan yang kuat, budaya Bali akan mati,” tegasnya.
Di sisi lain, Disdikpora Bali juga menyoroti kendala ekosistem keluarga yang kerap mencederai mental anak. Kasus ego orang tua dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) menjadi contoh nyata di mana aspirasi anak sering dikalahkan oleh pemaksaan kehendak orang tua dalam memilih sekolah.
Selain masalah penguatan karakter, pembenahan juga menyasar sektor ketenagakerjaan guru bahasa Bali. Dari 990 desa di Bali, ketersediaan guru bahasa Bali dinilai masih jauh dari ideal. Kondisi ini diperparah oleh belum tuntasnya sinkronisasi tata kelola antara tenaga Penyuluh Bahasa Bali di bawah naungan Dinas Kebudayaan dengan Guru Bahasa Bali di bawah dinas pendidikan.
Wesnawa mendesak agar ego sektoral antarinstansi ini segera diakhiri agar penguatan bahasa dan sastra Bali di tingkat akar rumput memiliki kepastian struktur dan pembiayaan. (fa)
