Jembrana, majalahfakta.id — Ambisi Bali untuk melepaskan diri dari kerentanan ekonomi akibat terlalu bergantung pada sektor pariwisata mulai menunjukkan wujud fisiknya. Megaproyek senilai Rp1,2 triliun resmi dimulai untuk menyulap Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pengambengan, Jembrana, menjadi pusat industri perikanan terbesar di Indonesia.
Proyek ini diresmikan langsung oleh Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) RI Sakti Wahyu Trenggono bersama Gubernur Bali Wayan Koster di Desa Pengambengan pada Selasa (29/9/2026).
Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono membeberkan bahwa nilai investasi PPN Pengambengan mencapai tiga kali lipat lebih besar dibandingkan PPN Kejawanan di Cirebon yang berkisar Rp400 miliar. Besaran dana Rp1,2 triliun tersebut dikucurkan untuk mengakomodasi tingginya volume kapal berskala besar serta kedekatan geografis Pengambengan dengan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 718.
“Harapannya, di sini menjadi tempat pendaratan premium fish yang kualitasnya bisa langsung ditujukan untuk pasar ekspor,” tegas Trenggono.
Ia menambahkan, pelabuhan ini ditargetkan rampung pada akhir 2028 atau awal 2029. Fasilitas ini tidak hanya dirancang sebagai pusat sandar kapal, tetapi akan dibangun dengan standar kebersihan dan tata ruang modern layaknya pelabuhan perikanan di negara-negara maju, yang berpotensi menjadi destinasi wisata baru bagi Jembrana.
Gubernur Bali Wayan Koster menyambut baik kucuran dana pusat ini sebagai kepingan penting dari konsep Ekonomi Kerthi Bali. Menyadari risiko tinggi jika Bali hanya bertumpu pada satu kaki di sektor pariwisata, Koster menegaskan sektor kelautan dan perikanan kini didorong sebagai tulang punggung baru perekonomian daerah.
“Program ini sangat luar biasa. Ini akan menjadi pelabuhan perikanan nasional terbesar di Indonesia sekaligus pusat pertumbuhan ekonomi baru di Bali, khususnya bagi masyarakat Jembrana,” ujar Koster.
Lebih lanjut, Koster menjelaskan bahwa PPN Pengambengan akan mengadopsi sistem operasional hulu ke hilir. Ekosistem industri di dalam pelabuhan akan memastikan nelayan tidak sekadar menangkap dan menjual ikan mentah, melainkan terintegrasi dengan fasilitas pelayanan kapal, penanganan kualitas standar ekspor, pengolahan komoditas (cold storage dan pabrik), hingga jaringan pemasaran kompetitif. (fa)
