Ketua Umum JPPB Sulbar Desak Kapolda Usut Tuntas Dugaan Permainan Solar Subsidi di SPBU Nelayan Sumare

Sulbar, Majalahfakta.id – Ketua Umum Jaringan Pemuda dan Mahasiswa Bersatu (JPPB) Sulawesi Barat mendesak Kapolda Sulbar untuk mengusut tuntas dugaan manipulasi dan permainan distribusi Solar subsidi di SPBU Nelayan (SPBUN) Sumare, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju. Desakan ini mencuat setelah munculnya keresahan di kalangan nelayan lokal yang kesulitan mendapatkan hak bahan bakar subsidi akibat dugaan adanya praktik penyelewengan oleh oknum tertentu.
‎
‎Hak nelayan kecil atas bahan bakar bersubsidi tidak boleh dirampas oleh dugaan permainan distribusi maupun praktik mencari keuntungan di luar ketentuan. Nelayan tradisional di Sumare dan sekitarnya hingga Pulau Balabalakang membutuhkan kepastian bahwa solar subsidi benar-benar tersedia dengan harga yang semestinya.
‎
‎Salah satu aktivis, Gunawan Haramain, menilai persoalan ini tidak bisa dianggap sekadar gangguan teknis penyaluran energi. Menurutnya, kasus tersebut menjadi tolok ukur komitmen negara dalam menegakkan aturan sekaligus melindungi hak nelayan kecil yang sangat bergantung pada solar subsidi untuk melaut.
‎
‎Ia menjelaskan, Solar subsidi untuk nelayan kecil dengan kapal di bawah 30 Gross Ton (GT) disebut ditetapkan sebesar Rp6.800 per liter. Karena itu, keluhan nelayan yang mengaku kesulitan memperoleh solar pada harga subsidi, sementara harus membeli melalui penampungan dengan harga sekitar Rp9.000–Rp12.000 per liter, harus menjadi perhatian serius.
‎
‎”Selisih harga tersebut perlu ditelusuri untuk memastikan penyebabnya dan apakah terdapat pelanggaran dalam rantai distribusi. Subsidi pemerintah seharusnya menjadi instrumen keberpihakan kepada nelayan kecil, bukan justru membuka ruang bagi pihak-pihak tertentu untuk mengambil keuntungan dengan mengorbankan kehidupan masyarakat pesisir, ” ungkap aktivis Gunawan Haramain pada wartawan Fakta, Selasa (27/10/2026).
‎
‎Lanjutnya, Jangan sampai nelayan yang setiap hari mempertaruhkan tenaga dan keselamatan di laut justru harus membayar lebih mahal untuk bahan bakar yang diperuntukkan bagi mereka. Atas kondisi tersebut, kami Jaringan Pemuda dan Mahasiswa Bersatu (JPPB) Sulawesi Barat mendesak Pertamina, BPH Migas, Kementerian ESDM, dan Pemerintah Kabupaten Mamuju, dan Kapolda Sulawesi Barat untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap distribusi solar subsidi di SPBU Nelayan Sumare.
‎
‎Ketua Umum JPPB Sulawesi Barat Gunawan Haramain menyampaikan Pemeriksaan harus mencakup kuota, penyaluran, penerima, serta dugaan pembelian dalam jumlah besar dan penjualan kembali dengan harga di atas ketentuan. Secara khusus, kami meminta Kapolda Sulawesi Barat mengambil langkah konkret untuk mengusut tuntas dugaan permainan distribusi solar subsidi  tersebut. Penegakan hukum harus dilakukan secara transparan, profesional, dan tidak tebang pilih. Jika ditemukan pelanggaran, pihak-pihak yang terbukti terlibat harus dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum yang berlaku.
‎
‎”Kami tegaskan, nelayan kecil di Sumare dan wilayah sekitarnya, hingga Pulau Balabalakang berhak mendapatkan akses solar subsidi secara adil, transparan, dan tepat sasaran. Jangan biarkan jauhnya akses dan lemahnya pengawasan membuat nelayan semakin terbebani oleh harga bahan bakar yang melampaui kemampuan mereka, ” tegas aktivis Gunawan Haramain.
‎
‎Selanjutnya, Jaringan Pemuda dan Mahasiswa Bersatu (JPPB) Sulawesi Barat mengeluarkan tuntutan keras, antara lain: Usut tuntas dugaan penyimpangan distribusi solar subsidi di SPBU Nelayan Sumare.Telusuri dugaan pembelian dalam jumlah besar dan penjualan kembali solar dengan harga Rp9.000–Rp12.000 per liter, desak Kapolda Sulawesi Barat memastikan dugaan pelanggaran diperiksa secara serius dan profesional, minta Pertamina dan BPH Migas membuka informasi serta mengevaluasi penyaluran solar subsidi secara transparan, pastikan nelayan kecil yang memenuhi persyaratan, termasuk pemilik kapal di bawah 30 GT, memperoleh akses solar subsidi sesuai ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, jamin distribusi solar subsidi yang adil bagi nelayan Sumare dan sekitarnya hingga Pulau Balabalakang.Solar subsidi adalah hak nelayan yang memenuhi syarat, bukan ladang keuntungan segelintir pihak. (Ammank-007)