FAKTA – Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan mulai melakukan bersih-bersih mafia tanah. Dalam bersih-bersih tersebut, pihak Kejaksaan telah melakukan penggeledahan di Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan, Dinas Perkebunan Provinsi Sumsel, Dinas dan Kantor Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Basional (ATR/ BPN). Pengeledahan tersebut adanya dugaan kasus mafia lahan perkebunan.
Menurut Keterangan Kepala Seksi Penerangan dan Hukum (Kasi Penkum) Kejaksaan Tinggi Sumsel, Venny Yulia Eka Sari, S.H., M.H., kepada awak media pada hari Jumat lalu (15/3/2024), menjelaskan memang benar adanya tiga instansi (kantor) yang digeledah pihak Kejaksaan Tinggi Sumsel, yang terakhir digeledah adalah Kantor Dinas Perkebunan Provinsi Sumsel di Jalan Jendral Sudirman Km 3,5 Palembang.
Menurutnya pengeledahan tersebut dilakukan oleh tim Kejati, adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam penerbitan Surat Pengusaan Hak (SPH) untuk izin Perkebunan dan Kegiatan Usaha Perkebunan dalam Wilayah Kabupaten Musi Rawas (Mura) pada tahun 2010-2023.
Lebih lanjut kata, Venny, dari lokasi penggeledahan pihak Kejati menyita beberapa data, dokumen, surat, serta benda lainnya yang dianggap perlu untuk dibawa ke Kajati sebagai bahan penyidikan.
“Sementara berkas yang diamankan berkaitan dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi tersebut,” ujar Venny. “Dan tidak tertutup kemungkinan akan ada lejabat atau ASN yang dimintai keterangan sebagai saksi,” lanjutnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan, Panji, yang kantornya ikut digeledah telah dihubungi media ini, pada hari Rabu (20/3/2024), Jam 10.54, melalui nomor kontaknya 0813679860xx. Dia mengatakan, prinsipnya Dinas Kehutanan (Dishut) mendukung kegiatan penyidikan yang dilakukan pihak Kejaksaan Tinggi Sumsel. “Info dari Kejati penyidikan terkait, SPH. Setelah dicek di peta kawasan hutan sebagian besar di luar kawasan hutan,” ujarnya. (ito/hai)
