Daerah  

Kabupaten Padang Pariaman Raih Penghargaan Platinum, Anugerah Pandu Negeri 2024

Bupati Padang Pariaman Suhatri Bur mendapatkan juara kategori Platinum, Anugerah Pandu Negeri 2024, atas indikator Pemerintah Daerah dengan Kinerja dan Governansi Kategori Istimewa.

FAKTA – Kabupaten Padang Pariaman mendapatkan juara kategori Platinum, Anugerah Pandu Negeri 2024, atas indikator Pemerintah Daerah dengan Kinerja dan Governansi Kategori Istimewa.

Untuk merogoh penghargaan kategori Platinum di antara 514 kabupaten/kota se-Indonesia itu bukan perkara gampang.

Tentulah penghargaan itu punya value yang sangat bergengsi. Kerja keras dan kerja cerdas, pasti itu kuncinya. Toh, kategorinya saja platinum.

Di situ bisa dibayangkan, betapa keseriusan dan kesungguhan Suhatri Bur sebagai Bupati Padang Pariaman, yang begitu antusias mengurus peningkatan pelayanan publik dan penurunan index persepsi anti-korupsi demi masyarakat Padang Pariaman.

Jika boleh kita bandingkan dengan kabupaten kota lainnya di Sumbar, sekelas Kota Padang dan Bukittinggi saja hanya puas dengan penghargaan kategori Silver.

“Hanya tiga kabupaten yang menerima penghargaan Platinum itu: Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Padang Pariaman, dan satu kotamadya, yakni Kota Badung,” sebut Ketua IIPG Sigit Pramono, Kamis (5/9) di Jakarta.

Ia menyebutkan penghargaan itu diperoleh Suhatri Bur dari Indonesian Institut for Publik Governance (IIPG), di bawah 
Dewan Pembina Boediono Wakil Presiden periode 2009-2014. 

Kegiatan ini didukung oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara, serta disponsori oleh IICD, PT. Citra Negeri Amanah, KAKI, Prodia serta LKBN Antara. 

Penasehat IIPG Rudiantara, menyatakan pemberian anugerah ini diberikan hanya kepada daerah yang sudah melakukan tata kelola atau governance pelayanan publik yang baik. 

“Kita mendorong bagi seluruh daerah yang inovatif,” ucap Rudiantara.

Senada dengan itu, Abdullah Azwar Anas,  Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara juga mengatakan, penghargaan itu diberikan kepada daerah yang berinovasi. Serta memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat.

“Jadi penghargaan ini diharapkan terus memacu kebaikan, harus memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat, digitalisasi penyelenggaraan pemerintahan, membaktikan perekonomian, dan mendapat indeks persepsi korupsi yang menurun,” terang Menpan-RB.(ss)