Jeritan Warga Desa Lingkis, OKI Ketika Namanya Dihapus dari Daftar Penerima BLT

465 views


Majalahfakta.id – Puluhan masyarakat penerima Bantuan Langsung Tunai ( BLT) ricuh karena dihapusnya nama mereka dari daftar penerima bantuan oleh Kepala Desa Lingkis, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Provinsi Sumatera Selatan.

Nama yang dihapus sebanyak 49 orang dari total penerima BLT sebanyak 185 orang dan digantikan dengan nama baru sebanyak 10 orang.

Sedangkan di era kepemimpinan Kades lama, Iwan Setiawan tidak ada masalah.

Diketahui, Sopianto baru menjabat sekira enam bulan.

Untuk itu, Musadat, selaku perwakilan dari masyarakat yang namanya dihapus mempertanyakan kepada Kepala Desa yang baru.

Mengapa hak-hak mereka dihapuskan dari daftar penerima BLT, selanjutnya kalau hak mereka dihapus dikenakan dana BLT tersebut, berikutnya kenapa harus ada penambahan 10 orang lagi yang baru, sementara yang lama dikurangi.

“Kami sebagai penerima BLT karena dampak dari Covid-19 dan kami terus akan berjuang akan ketidakadilan ini,” ungkap Musadat.

Miirisnya lagi, para ibu dan bapak mengadakan urunan(sumbangan) sukarela uang dan beras satu canting (1/4kg) satu orang untuk meringankan beban mereka yang namanya dihapuskan.

Menurut Musadat, uang bantuan BLT yang diberikan setiap tiga bulan sekali sebesar Rp 900 ribu.

“Nah dikemanakan uang tersebut, bagi yang namanya dihapus,” ujarnya jengkel.

Sementara itu, Kepala Desa Lingkis, Sopianto yang dihubungi majalahfakta.Id melalui SMS dengan nomor telepon seluler 0813.677019Xx memberikan jawaban.

“Terima kasih bang informasinya, mengenai pengurangan penerima BLT itu sudah sesuai dengan juknis dan UU BLT DD tahun 2022 sebesar 40 persen. Sekarang KPM BLT DD 145 orang, sudah mencapai 48 persen. Berarti sudah minimal dan penetapan BLT sudah melalui Musdesus dan dihadiri semua pemangku kepentingan, termasuk BPD Desaingkis, wakil dari masyarakat di antaranya 18 RT dan 7 RW serta empat Kadus,” katanya.

Kemudian fakta sebenarnya, penetapan KPM tahun 2021 sama sekali tidak melalui mekanisme Musdesus dan tidak dihadiri oleh BPD. Itu informasi yang kami dapat dari BPD,” beber Kades. (ito/hai)