Majalahfakta.id – Ketua DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota Deni Asra, ketika dijumpai awak media di Gedung Parlemen Limapuluh Kota di Sarilamak.
” Kami di DPRD selalu berdiskusi dengan beliau (Bupati.red), tapi mengapa terjadi terlalu minimnya Serapan anggaran. Sedangkan saya dengar Bupati sudah memerintahkan seluruh OPD untuk segera menyerap anggaran tersebut ke BK (Badan Keuangan), tapi bisa kita lihat sampai akhir Agustus ini baru terserap 6,64 % dan sisanya 93,36 % masih di BK ” paparnya kepada awak media , Senin, (30/8/2021).
Ketua DPRD ini menduga lambannya serapan anggaran ini dikarenakan di tahun 2021 ini telah dilaksanakan dua kali refocusing anggaran dikarenakan covid C-19, dan koordinasi antar OPD di Pemkab yang kurang baik serta ketidak mampuan OPD dalam merealisasikan kebijakan dalam hal mengeksekusi anggaran, sehingga mungkin perlu penyegaran.
“Kami di DPRD hanya mendorong dan kami tidak akan masuk ke dalam rumah tangga Pemkab, ” ujar Deni Asra.
Tapi karena ini sudah sangat janggal, makanya kami di DPRD sebagai perwakilan dari Masyarakat akan selalu menyuarakannya kepada Eksekutif (Pemkab) ” ujar Deni Asra.
Ditambahkan Deni Asra, Gambaran abstrak tentang tidak terkoneksinya dengan baik antar OPD di Pemkab bisa kita lihat dari 3 kejadian tanggap darurat (Jembatan putus) dengan dana yang sudah standby di BK, lalu eksekusinya berbeda oleh Pemkab Limapuluh kota Jembatan Sungai Mangkirai (Kec.Gunuang Omeh) proyeknya dikerjakan, sedangkan Jembatan yang di Simpang Sugiran (Kec.Guguak) dan satu lagi di Mungka (Talang Maua) kenapa tidak dikerjakan ? Hal ini juga sudah kami tegur Pemkab dan mudah mudahan bisa segera di kerjakan, karena Jembatan di 2 tempat tersebut merupakan Infrastruktur penghubung yang vital bagi masyarakat”.
“Dapat dilihat pada Dokumen Laporan Realisasi Semester I (Pertama) APBD Kabupaten Limapuluh Kota Tahun Anggaran 2021 oleh Bupati Limapuluh kota yang baru terserap sebesar 6,64 % pada bulan Agustus tahun 2021,” tutup Ketua Dewan Limo Puluh Kota ini.
Minimnya Serapan anggaran oleh Pemkab tersebut pada tahun 2021 menimbulkan rasa penasaran di tengah tengah masyarakat yang menunggu nunggu kapan akan di realisasikan.
Dengan seretnya ekonomi di tengah Pandemi membuat belanja daerah menjadi salah satu barang mahal. Karena kalau anggaran turun, dan proyek jalan, maka akan terjadi transaksi jual beli, akan terbuka lapangan kerja dan ekonomi akan segera menggeliat.
Jadi Belanja daerah akan menjadi salah satu daya dorong ekonomi masyarakat 50 kota
Ketua FPII (Forum Pers Independen Indonesia) Setwil Sumatera Barat, Riki Hidayat ketika di mintai komentarnya oleh Awak Media menyayangkan yang terjadi di Kabupaten Limapuluh Kota.
” Setiap tahun anggaran, tepatnya di bulan Juli Pemda biasanya sudah membelanjakan APBD nya di angka 80 % lebih. Ini sudah akhir Agustus masih di angka 6 %, ada apa dengan Pemda..?? Kami bagian dari Pilar Demokrasi akan terus mendorong Pemda untuk segera membelanjakan Anggarannya, supaya Ekonomi bisa kembali berputar ” ungkapnya kepada awak media , Selasa (31/8/2021). (fen/wis)
