BANK Indonesia (BI) mencatat jumlah utang luar negeri yang ditarik swasta dan pemerintah pada Juli 2015 sebesar US$ 303,7 miliar atau mencapai Rp 4.376,3 triliun (kurs terkini Rp 14.410/US$). Angka tersebut turun 3,7 persen dibandingkan dengan posisi bulan yang sama tahun lalu atau year on year (yoy).
Statistik BI menunjukkan perlambatan pertumbuhan utang luar negeri (ULN) terjadi pada sektor swasta maupun sektor publik, yang masing-masing posisinya sebesar US$169,2 miliar dan US$ 134,5 miliar.
Pada sektor swasta, penarikan ULN tumbuh sebesar 6,7 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan bulan sebelumnya 9,7 persen.
Sementara untuk ULN sektor publik tercatat hanya tumbuh 0,3 persen atau melambat dibandingkan dengan pertumbuhan Juni yang sebesar 2,2 persen.
Kepala Departemen Statisik BI, Hendy Sulistyowati menjelaskan perlambatan penarikan ULN swasta yang lebih besar dipicu oleh perlambatan ekonomi nasional. Menurutnya, perlambatan ini sebagian besar disebabkan oleh menurunnya utang dagang yang mencerminkan melambatnya pembangunan.
“Karena kebanyakan utang swasta itu kan buat modal pembangunan, kalau itu melambat berarti juga ada implikasi perlambatan pembangunan,” jelas Hendy di Jakarta, Jumat (18/9).
Kendati melambat, Hendy mengatakan sebagian besar ULN yang ditarik swasta merupakan pinjaman jangka panjang, yakni sebesar 76,1 persen atau mencapai US$ 127 miliar.
Hal ini mengindikasikan bahwa utang-utang tersebut masih digunakan untuk modal produksi.
“Melihat kondisinya yang sebagian besar adalah utang jangka panjang, sebetulnya perlambatan pertumbuhan ULN ini tak perlu dikhawatirkan. Apalagi, penggunaan ULN ini sebagian besar juga masih digunakan untuk produktivitas juga,” tuturnya.
Lebih rinci Hendy menjelaskan, sebagian besar ULN swasta saat ini terkonsentrasi di sektor keuangan, industri pengolahan, pertambangan, serta listrik, gas dan air bersih. Pangsa ULN keempat sektor tersebut terhadap total ULN swasta, ungkapnya, mencapai 76,1 persen.
“Karena perannya yang sangat penting bagi perekonomian, ke depan kami juga akan terus memantau ULN swasta agar hal itu dapat berperan secara optimal dalam mendukung pembiayaan pembangunan tanpa menimbulkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas makroekonomi,” tutur Hendy. (CNN Indonesia) www.majalahfaktaonline.blogspot.com / www.majalahfaktanew.blogspot.com