Opini  

Bayar Pajak Kendaraan dalam Satu Genggaman Lewat SIGNAL: Benarkah Semua Wajib Pajak Bisa?

Oleh: Chrestela Angelica Gusman – Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Fiskal, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia

Di tengah padatnya aktivitas sehari-hari, meluangkan waktu untuk datang ke kantor Samsat kerap menjadi tantangan tersendiri bagi pemilik kendaraan bermotor. Perjalanan ke kantor Samsat hingga menunggu giliran pelayanan tentu membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Padahal, membayar pajak kendaraan merupakan kewajiban yang perlu dipenuhi setiap tahun.

Kini, masyarakat memiliki pilihan yang lebih praktis. Melalui aplikasi Samsat Digital Nasional (SIGNAL), pembayaran pajak kendaraan dapat dilakukan menggunakan telepon genggam, bahkan tanpa harus meninggalkan rumah.

Namun, di balik kemudahan yang ditawarkan, muncul pertanyaan sederhana: apakah seluruh wajib pajak sudah mengetahui dan memahami cara menggunakan layanan tersebut?

SIGNAL, Wajah Baru Pelayanan Pajak Kendaraan

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Bagi Jakarta, PKB memiliki peran penting dalam penerimaan daerah. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah kendaraan bermotor di Jakarta mencapai 12,06 juta unit pada 2024, dengan sekitar 9,17 juta di antaranya merupakan sepeda motor.

Besarnya jumlah kendaraan tersebut sejalan dengan pentingnya kontribusi PKB terhadap keuangan daerah. Berdasarkan informasi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta, penerimaan PKB pada 2025 mencapai Rp10,01 triliun dari total penerimaan pajak daerah sebesar Rp43,8 triliun.

Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya pelayanan perpajakan yang praktis dan mudah diakses oleh masyarakat. Salah satu alternatif yang ditawarkan pemerintah adalah melalui aplikasi SIGNAL.

SIGNAL hadir sebagai layanan yang memungkinkan masyarakat melakukan pembayaran PKB, pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) tahunan, serta pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) secara daring.

Aplikasi ini mengintegrasikan data kendaraan dari Polri, data kependudukan dari Direktorat Jenderal Dukcapil, serta informasi perpajakan dari Bapenda di berbagai provinsi.

Jutaan Unduhan, tetapi Sudahkah Semua Memahami SIGNAL?

Hingga Oktober 2025, SIGNAL tercatat telah diunduh sekitar 13 juta kali secara nasional. Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri, Inspektur Jenderal Polisi Agus Suryonugroho juga mencatat lebih dari 3,8 juta proses pengesahan melalui aplikasi tersebut, dengan penerimaan pajak mencapai Rp2,6 triliun.[1] 

Jutaan unduhan tersebut menunjukkan besarnya jangkauan SIGNAL di masyarakat. Namun, banyaknya unduhan belum tentu mencerminkan keberhasilan pemanfaatannya. Mengunduh aplikasi merupakan satu hal, sedangkan memahami dan menggunakannya untuk menyelesaikan pembayaran pajak merupakan hal lain.

Seseorang bisa saja mengunduh SIGNAL tanpa pernah menyelesaikan transaksi. Sebaliknya, satu akun dapat digunakan untuk mengurus beberapa kendaraan. Kedua angka tersebut juga tidak menunjukkan secara langsung berapa banyak wajib pajak Jakarta yang sudah maupun belum menggunakan SIGNAL.

Ada persoalan lain yang perlu diperhatikan, yakni pengetahuan masyarakat.

Wajib pajak yang pernah mendengar SIGNAL belum tentu mengetahui seluruh fungsinya. Mereka yang mengetahui fungsinya pun belum tentu memahami cara mendaftarkan kendaraan, memperoleh kode bayar, atau memastikan pengesahan STNK telah berhasil.

Meski demikian, keputusan seseorang untuk tetap datang ke Samsat tidak selalu disebabkan oleh kurangnya pengetahuan. Kendala perangkat, ketidaksesuaian data kendaraan, maupun preferensi terhadap pelayanan tatap muka juga dapat menjadi pertimbangan.

Artinya, tidak menggunakan SIGNAL belum tentu berarti tidak memahaminya.

Siapa yang Bisa Menggunakan SIGNAL?

Masyarakat perlu memahami bahwa tidak semua layanan administrasi kendaraan dapat dilakukan melalui aplikasi SIGNAL. Aplikasi ini digunakan untuk pembayaran PKB dan pengesahan STNK tahunan, bukan perpanjangan STNK lima tahunan yang memerlukan pemeriksaan fisik kendaraan dan penggantian pelat nomor.

Pada Januari 2026, SIGNAL juga memperkenalkan fitur baru yang memungkinkan pengguna mengajukan pengesahan STNK tahunan untuk kendaraan bukan atas nama sendiri, dengan memenuhi ketentuan yang berlaku terkait hubungan kepemilikan kendaraan.

SIGNAL juga menghadirkan fitur Cek Ranmor untuk mengetahui status pajak dan jatuh tempo kendaraan, serta Cek Pajak untuk mengetahui nilai pengesahan STNK tahunan sejak tiga bulan sebelum jatuh tempo.

Perkembangan ini memperlihatkan bahwa pengetahuan masyarakat mengenai SIGNAL perlu terus diperbarui. Informasi yang diketahui beberapa tahun lalu belum tentu sepenuhnya menggambarkan layanan yang tersedia saat ini.

Cara Bayar Pajak Kendaraan Lewat SIGNAL

Bagi masyarakat yang ingin mencoba SIGNAL, prosesnya dapat dimulai dengan empat tahapan berikut.

  1. Unduh aplikasi SIGNAL melalui toko aplikasi resmi.Buat akun menggunakan identitas sesuai KTP, alamat surat elektronik, dan nomor telepon aktif. Selanjutnya, lakukan verifikasi identitas dan wajah sesuai petunjuk aplikasi.
  2. Tambahkan data kendaraan melalui menu yang tersedia. Siapkan nomor polisi kendaraan dan lima digit terakhir nomor rangka beserta dokumen pendukung yang diperlukan.
  3. Ajukan pengesahan STNK tahunan dengan memilih kendaraan yang telah terdaftar. Periksa rincian PKB dan SWDKLLJ yang ditampilkan, kemudian tentukan pilihan pengiriman dokumen bukti pelunasan apabila diperlukan.
  4. Lakukan pembayaran menggunakan kode bayar melalui kanal resmi yang ditampilkan dalam aplikasi. Setelah transaksi berhasil, pengguna dapat memeriksa status pengesahan dan dokumen digitalnya.

Sosialisasi Tidak Cukup Sekadar Mengenalkan Aplikasi

Mendorong pemanfaatan SIGNAL membutuhkan pendekatan yang berbeda sesuai kebutuhan masyarakat.

Bagi wajib pajak yang belum mengenal SIGNAL, pemerintah dapat memperluas penyampaian informasi melalui media sosial, surat imbauan pembayaran pajak, maupun kegiatan di lingkungan masyarakat.

Bagi mereka yang sudah mengenal aplikasi tetapi belum memahami prosedurnya, video tutorial dan simulasi penggunaan akan lebih bermanfaat daripada sekadar ajakan mengunduh aplikasi.

Sementara itu, wajib pajak yang mengalami kendala verifikasi atau ketidaksesuaian data membutuhkan bantuan petugas, bukan hanya tambahan informasi. Kantor Samsat dapat menjadi tempat pendampingan digital bagi masyarakat yang masih menggunakan pelayanan konvensional. Ketika datang untuk membayar pajak, masyarakat sekaligus dapat belajar menggunakan SIGNAL agar memiliki pilihan pelayanan pada tahun berikutnya.

Keberhasilan digitalisasi pun sebaiknya tidak hanya dinilai melalui jumlah unduhan atau transaksi. Pemerintah juga perlu mengevaluasi pemahaman wajib pajak, keberhasilan mereka menyelesaikan pembayaran secara mandiri, serta kendala yang paling sering ditemui.

Lantas, benarkah semua wajib pajak bisa membayar pajak kendaraan lewat SIGNAL? Belum tentu. Ketersediaan teknologi, pengetahuan masyarakat, dan persyaratan layanan menentukan apakah kemudahan tersebut benar-benar dapat dimanfaatkan.

Pajak kendaraan memang sudah bisa dibayar dalam satu genggaman. Kini, tantangannya adalah memastikan kemudahan itu tidak hanya tersedia di layar ponsel, tetapi juga dapat dipahami dan dimanfaatkan oleh semakin banyak masyarakat.

Referensi:

Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta. (2026, 24 Februari). Informasi publik pengelolaan belanja jasa media dan komunikasi publik tahun anggaran 2025. https://dpp.jakarta.go.id/berita/informasi-publik-pengelolaan-belanja-jasa-media-dan-komunikasi-publik-tahun-anggaran-2025

Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta. (n.d.). Jumlah kendaraan bermotor menurut jenis kendaraan (unit) di Provinsi DKI Jakarta. https://jakarta.bps.go.id/id/statistics-table/2/Nzg2IzI=/jumlah-kendaraan-bermotormenurut-jenis-kendaraan-unit-di-provinsi-dki-jakarta.html

Devaranti, S., Murodi, H. A., & Machrunnisa, M. (2023). Innovation of motor vehicle tax services through SIGNAL app (National Digital Samsat) at UPTD Balaraja Samsat Office Tangerang District. Jurnal Administrasi Negara, 29(2), 127–146. https://doi.org/10.33509/jan.v29i2.2637

Puspitasari, D. (2025, 20 Oktober). Revitalisasi pelayanan regident, Kakorlantas: Bayar pajak semudah beli pulsa. detikcom. https://news.detik.com/berita/d-8169162/revitalisasi-pelayanan-regident-kakorlantas-bayar-pajak-semudah-beli-pulsa

Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. https://jdih.kemenkeu.go.id/dok/uu-1-tahun-2022

Samsat Digital Nasional. (n.d.). Tutorial aplikasi SIGNAL. https://samsatdigital.id/tutorial

Samsat Digital Nasional. (2025, 16 Juni). Mau bayar pajak kendaraan di SIGNAL? Cek langkah-langkahnya! https://samsatdigital.id/artikel/250616-mau-bayar-pajak-kendaraan-di-signal-cek-langkah-langkahnya

Samsat Digital Nasional. (2026, 8 Januari). Tahun baru, semangat baru, SIGNAL juga hadirkan fitur baru! https://samsatdigital.id/artikel/260108-tahun-baru-semangat-baru-signal-juga-hadirkan-fitur-baru

Samsat Digital Nasional. (2026, 7 Mei). Tahunan atau 5 tahunan? Inilah perbedaan jenis pengesahan STNK untuk kendaraanmu. https://samsatdigital.id/artikel/260507-tahunan-atau-5-tahunan-inilah-perbedaan-jenis-pengesahan-stnk-untuk-kendaraanmu