Penulis: Muhammad Fadhlillah Azhim dan Muhammad Abdurrafi, Program Studi Ilmu Administrasi Fiskal, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia
Di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat, memperoleh informasi kini terasa jauh lebih mudah dibandingkan sebelumnya. Cukup dengan membuka media sosial, masyarakat dapat menemukan berbagai pemberitaan mengenai kebijakan pemerintah dalam hitungan detik. Namun, kemudahan tersebut juga membawa persoalan tersendiri. Informasi yang belum tentu dipahami secara utuh dapat menyebar dengan sangat cepat, bahkan sebelum masyarakat sempat memeriksa sumber dan kebenarannya. Sebuah judul berita yang menarik perhatian dapat dengan mudah diunggah ulang, dibagikan, dan menjadi bahan perbincangan luas.
Pajak merupakan salah satu isu yang kerap memunculkan beragam respons negatif di tengah masyarakat. Pandangan tersebut kerap muncul setiap kali terdapat pemberitaan mengenai kebijakan perpajakan. Belakangan ini muncul kabar mengenai pajak pembalut, pajak transaksi digital, hingga berbagai wacana pengenaan pajak kepada tukang cukur rambut. Respons masyarakat pun beragam, mulai dari mempertanyakan dasar kebijakannya hingga menyampaikan keberatan. Perbincangan mengenai pajak pun tidak jarang berkembang menjadi perdebatan, terutama ketika masyarakat belum memperoleh pemahaman yang utuh mengenai kebijakan yang sedang dibicarakan.

Salah satu contohnya dapat dilihat dari unggahan akun @Xrieyaan di media sosial X yang mengutip kabar transfer antarbank yang disebut-sebut akan dikenakan pajak digital. Sekilas, judul pemberitaan tersebut mungkin membuat sebagian orang langsung berpikir bahwa setiap transaksi transfer bank akan dikenakan pajak baru. Reaksi semacam ini terlihat dari kutipan dalam unggahan yang menyertainya, seperti “Negara gila!” dan “Kita juga ikutan gila!!!!”. Padahal, sebelum ikut bereaksi atau menyebarkan informasi tersebut, ada baiknya masyarakat terlebih dahulu memahami konteks pemberitaan, maksud kebijakan, serta ketentuan yang sebenarnya berlaku. Sebab, judul yang menarik perhatian belum tentu mampu menggambarkan keseluruhan isi suatu kebijakan. Fenomena ini memperlihatkan bagaimana informasi perpajakan dapat memicu respons emosional ketika diterima tanpa pemahaman yang memadai.
Memahami persoalan perpajakan memang tidak selalu sesederhana membaca judul berita atau mengikuti perbincangan di media sosial. Terdapat dasar hukum, persyaratan, serta kondisi tertentu yang perlu diperhatikan sebelum menyimpulkan bahwa suatu barang atau aktivitas memang dikenakan pajak. Tidak semua masyarakat juga memiliki latar belakang perpajakan atau kemampuan untuk memahami peraturan yang terkadang menggunakan istilah teknis. Dalam kondisi seperti ini, mengandalkan pendapat warganet tentu belum cukup untuk memperoleh kepastian. Masyarakat perlu lebih cermat dalam menyikapi informasi yang beredar, terutama ketika menyangkut hak dan kewajiban perpajakan mereka.
Lantas, ke mana masyarakat dapat memastikan kebenarannya?
Harus klarifikasi ke mana?
Menghadapi berbagai kabar mengenai pajak pembalut, pajak digital, atau kebijakan perpajakan lainnya yang genting, masyarakat tentu membutuhkan sarana untuk memastikan kebenarannya. Tidak semua orang memiliki latar belakang perpajakan atau memahami cara membaca peraturan.
Dalam situasi seperti ini, keberadaan kanal komunikasi resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjadi penting. Masyarakat sebaiknya tidak hanya mengandalkan komentar warganet atau informasi yang beredar di media sosial untuk menjawab pertanyaan perpajakan.
Kring Pajak sebagai jembatan komunikasi antara masyarakat dengan DJP
Kring Pajak merupakan layanan resmi DJP yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mencari penjelasan ketika menemukan informasi perpajakan yang belum dipahami atau membutuhkan klarifikasi atas kebenarannya. Pegawai Direktorat Jenderal Pajak, Josua Tommy Parningotan Manurung, menjelaskan bahwa Kring Pajak merupakan layanan yang memberikan informasi dan solusi bagi masyarakat yang mengalami permasalahan dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
Manfaat kanal informasi seperti ini bukan berarti setiap persoalan otomatis selesai hanya dengan satu kali bertanya. Pertanyaan yang disampaikan secara jelas akan membantu petugas memahami hal yang ingin diketahui. Misalnya, alih-alih hanya bertanya “Benarkah sekarang semua transfer kena pajak?”, masyarakat dapat menyebutkan berita atau unggahan yang dibaca, menanyakan aturan yang menjadi dasar, serta memastikan apakah informasi itu merupakan kebijakan yang sudah berlaku atau masih berupa wacana. Dengan begitu, pembicaraan dapat diarahkan pada pokok persoalan, bukan sekadar mengulang kabar yang belum terverifikasi.
DJP menyediakan beberapa kanal yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, antara lain:
- Kring Pajak 1500200, yaitu layanan informasi dan pengaduan perpajakan melalui telepon.
- Live Chat, yang dapat diakses melalui situs resmi https://www.pajak.go.id/ untuk mengajukan pertanyaan perpajakan secara daring.
- Email DJP, melalui alamat informasi@pajak.go.id untuk menyampaikan pertanyaan atau memperoleh informasi perpajakan.
- Media sosial resmi Kring Pajak, yaitu Instagram @kringpajak1500200, Twitter/X @kring_pajak, serta TikTok @kring_pajak, yang dapat dimanfaatkan untuk memperoleh informasi dan mengikuti pembaruan seputar layanan perpajakan.
Sebagai bentuk kedekatan dengan wajib pajak, wajib pajak dapat memanggil admin Twitter/X @kring_pajak dengan sebutan Taxmin. Begitu pula petugas kring pajak akan menyapa wajib pajak dengan sebutan #KawanPajak.
Keberadaan Kring Pajak memberikan solusi bagi masyarakat untuk memperoleh informasi sesuai dengan kebutuhan dan kemudahan akses masing-masing. Meskipun demikian, masyarakat tetap perlu memastikan bahwa kanal yang digunakan merupakan kanal resmi DJP agar terhindar dari informasi keliru maupun pihak yang mengatasnamakan otoritas pajak.
DJP perlu memastikan bahwa informasi perpajakan disampaikan secara jelas, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat. Di sisi lain, masyarakat perlu membiasakan diri memeriksa kebenaran informasi sebelum mempercayai atau menyebarkannya. Kring Pajak dapat menjadi salah satu penghubung dalam proses tersebut. Meskipun demikian, keberhasilan komunikasi perpajakan tetap membutuhkan partisipasi kedua belah pihak, baik pemerintah sebagai penyedia informasi maupun masyarakat sebagai penerima informasi.






