Pemerintah Pusat Siapkan Evaluasi Kebutuhan Alat Tangkap, Padang Pariaman Usulkan Tambahan Dukungan Pascabencana
Padang Pariaman, majalahfakta.id – Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Katapiang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, memasuki tahap persiapan pemanfaatan. Namun, nelayan setempat masih menghadapi sejumlah persoalan, mulai dari keterbatasan alat tangkap dan fasilitas penyimpanan ikan hingga praktik penangkapan yang diduga melanggar ketentuan.
Persoalan tersebut disampaikan langsung kepada Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan (Wamen KKP) Irwan Meilano dan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Lotharia Latif saat mengunjungi KNMP Katapiang, Rabu, 18 November 2026.
Dalam dialog bersama nelayan, sejumlah kebutuhan mendesak mengemuka. Nelayan meminta bantuan alat tangkap purse seine atau pukat cincin, coolbox berkapasitas sekitar 100 liter untuk mempertahankan mutu ikan selama melaut, serta penanganan terhadap praktik penangkapan ikan yang tidak sesuai ketentuan.
Aspirasi tersebut memperlihatkan bahwa pembangunan fasilitas nelayan perlu diikuti dukungan sarana produksi, teknologi penangkapan, dan akses pemasaran agar manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat pesisir.
Wakil Bupati Padang Pariaman Rahmat Hidayat menyambut kunjungan jajaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tersebut. Ia mengapresiasi dukungan pemerintah pusat melalui program KNMP yang dinilai membuka peluang peningkatan produktivitas dan kesejahteraan nelayan.
Menurut Rahmat, Padang Pariaman memperoleh alokasi satu unit KNMP pada 2025, lima unit pada 2026, dan tiga unit pada 2027.
KNMP Katapiang telah siap diserahterimakan untuk dimanfaatkan masyarakat. Sementara pembangunan lima unit lainnya sedang berlangsung, masing-masing dua unit di Kecamatan Ulakan Tapakis, satu unit di Nan Sabaris, satu unit di Sungai Limau, dan satu unit di Batang Gasan.
“KNMP merupakan salah satu solusi terhadap berbagai persoalan nelayan, baik dalam penggunaan sarana dan teknologi penangkapan maupun akses permodalan dan pemasaran hasil melalui Koperasi Desa Merah Putih,” kata Rahmat.
Salah satu persoalan yang mencuat dalam dialog ialah keterbatasan fasilitas penyimpanan ikan selama nelayan berada di laut.
Seorang nelayan mengungkapkan, pembinaan dari Kementerian KKP telah mendorong masyarakat mulai menggunakan es untuk mempertahankan kesegaran ikan. Namun, penggunaan kotak penyimpanan berbahan styrofoam dinilai masih memiliki keterbatasan.
Karena itu, nelayan berharap pemerintah menyediakan coolbox dengan kapasitas dan spesifikasi yang sesuai kebutuhan operasional di lapangan.
Permintaan tersebut berkaitan langsung dengan kualitas hasil tangkapan. Penanganan ikan yang kurang memadai selama perjalanan dapat menurunkan mutu produk dan berdampak terhadap nilai jual ketika tiba di tempat pendaratan maupun pasar.
Selain coolbox, bantuan pukat cincin juga menjadi aspirasi nelayan untuk mendukung aktivitas penangkapan ikan.
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Lotharia Latif mengatakan berbagai masukan masyarakat, termasuk mengenai spesifikasi kapal dan peralatan penangkapan, akan menjadi bahan evaluasi untuk disampaikan kepada pimpinan Kementerian KKP.
“Kalau ada bantuan yang spesifikasinya kurang cocok atau kurang ideal bagi nelayan, akan kita sampaikan kepada pimpinan untuk ditindaklanjuti. Namun, apabila ada yang masih dapat dimanfaatkan, seperti mesin kapal, tentu bisa digunakan,” ujarnya.
Terkait dugaan pelanggaran dalam aktivitas penangkapan ikan, Lotharia menegaskan perlunya tindak lanjut oleh pejabat berwenang, baik dari unsur KKP maupun pemerintah daerah.
Ia menjelaskan pembangunan KNMP merupakan bagian dari program nasional yang ditargetkan menjangkau sekitar 5.000 unit di seluruh Indonesia. Program tersebut dilaksanakan secara bertahap. Tahap pertama telah selesai dan kini memasuki tahap kedua.
Wamen KKP Irwan Meilano mengapresiasi antusiasme masyarakat terhadap keberadaan KNMP Katapiang. Menurut dia, masukan langsung dari nelayan penting untuk memastikan fasilitas dan bantuan pemerintah sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Ia juga menyoroti potensi perikanan Katapiang yang telah mampu menembus pasar luar daerah.
Irwan menyebut hasil perikanan dari kawasan tersebut telah dikirim ke Jakarta dengan volume mencapai sekitar 10 ton.
Potensi pemasaran tersebut dinilai menjadi peluang untuk memperkuat ekonomi nelayan. Namun, peningkatan produksi perlu diimbangi ketersediaan sarana penanganan hasil tangkapan, penyimpanan, pengolahan, dan distribusi.
Kementerian KKP, kata Irwan, akan memperhatikan kebutuhan peralatan yang disampaikan nelayan agar bantuan yang diberikan sesuai dengan kondisi operasional di lapangan.
Mengenai persoalan praktik penangkapan ikan yang melanggar aturan, ia menekankan pentingnya pendekatan persuasif sekaligus penegakan ketentuan secara tepat.
“Kita harus menggunakan pendekatan yang persuasif, sehingga tidak ada masyarakat yang merasa dirugikan maupun marah akibat persoalan penangkapan ikan yang terjadi,” ujarnya.
Selain persoalan sarana penangkapan, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman juga meminta dukungan pemerintah pusat untuk mempercepat pemulihan sektor kelautan dan perikanan pascabencana hidrometeorologi.
Rahmat mengatakan nelayan dan pembudidaya ikan masih membutuhkan bantuan sarana produksi, pemulihan infrastruktur, fasilitas pengolahan, hingga dukungan pemasaran hasil perikanan.
Ia berharap dukungan anggaran melalui APBN dapat diperkuat agar aktivitas ekonomi masyarakat pesisir kembali pulih sekaligus berkembang secara berkelanjutan.
Dalam kunjungan tersebut, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menyerahkan proposal usulan dukungan pembangunan sektor kelautan dan perikanan kepada Kementerian KKP.
Rombongan kemudian meninjau sejumlah fasilitas yang tersedia di KNMP Katapiang.
Kunjungan tersebut turut disambut Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat Syefdinon, sejumlah kepala OPD, Camat Batang Anai, wali nagari, serta masyarakat dan nelayan setempat.
Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman berharap KNMP tidak berhenti sebagai pembangunan fisik atau pusat aktivitas nelayan. Kawasan tersebut diharapkan berkembang menjadi penggerak ekonomi pesisir melalui peningkatan produksi, pengolahan, pemasaran, dan akses permodalan.
Tantangan berikutnya adalah memastikan fasilitas yang telah dibangun benar-benar berfungsi, bantuan sesuai kebutuhan nelayan, dan hasil tangkapan memiliki nilai ekonomi lebih tinggi bagi masyarakat. (SS)






