Daerah  

FPK Jatim Diharapkan Ikut Meningkatkan Kewaspadaan Menjelang Tutup Tahun 2026

Sebagian peserta Rakor FPK Jatim 2026 (foto: humas fpk-jtm)

Surabaya, majalahfakta.id – Menjelang tutup tahun 2026 ini, situasi politik di Indonesia cukup rawan. Berbagai masalah muncul ke permukaan. Baik melalui media massa, maupun media sosial. Untuk itu, kita perlu meningkatkan kewaspadaan.

Pernyataan itu, disampaikan oleh Kepala Bakesbangpol (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik) Provinsi Jawa Timur, Eddy Supriyanto, S.STP., M.PSDM., saat membuka sekaligus menyampaikan sambutan pada Rapat Koordinasi (Rakor) FPK (Forum Pembauran Kebangsaan) Provinsi Jawa Timur Tahun 2026, di Aula Kantor Bakesbangpol Jatim, Surabaya, Rabu (18/11/2026).

“Di akhir tahun ini, terasa adanya kenaikan suhu politik, secara nasional yang juga berdampak ke Jawa Timur.
Kendati demikian, Jawa Timur relatif mampu menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat,” ujar Eddi.

Suasana itu terlihat dari dinamika sosial, politik dan ekonomi, yang diwujudkan melalui aksi unjuk rasa.
Di sini peran FPK, kata Eddi sebagai perwakilan masyarakat yang membaur dari suku-suku bangsa dan etnis.

Melalui FPK, kita mengajak seluruh elemen masyarakat memperkuat persatuan, menjaga kerukunan, dan mengantisipasi potensi konflik sosial di tengah dinamika politik, ekonomi, dan kehidupan kebangsaan.

Kondisi yang terjadi sekarang ini tidak lepas dari sinergi pemerintah, aparat keamanan, mahasiswa, dan berbagai elemen masyarakat dalam mengedepankan komunikasi serta pendekatan persuasif.

“Kita boleh berbeda pendapat dan menyampaikan aspirasi melalui unjuk rasa. Tetapi diingatkan, jangan sampai menimbulkan tindakan anarkis yang merugikan masyarakat,” ujarnya.

Peristiwa kerusuhan yang pernah terjadi di sejumlah tempat, jangan sampai terulang kembali. Untuk itulah pemerintah terus membuka ruang dialog bagi mahasiswa dan kelompok masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara konstruktif, ungkap Eddi.

Menurut Eddi, melalui Forum Pembauran Kebangsaan ini, kita harus memberikan contoh, bahwa masyarakat Jawa Timur tetap guyub, rukun, dan bersatu. Kita sepakat menjaga Indonesia. Mari kita perkuat kerukunan agar Jawa Timur di seluruh wilayah kabupaten dan kota tetap aman dan kondusif.

Momentum

Ketua FPK Jawa Timur, Mohammad Ali Zaini, mengatakan r Rakor ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat komunikasi dan konsolidasi organisasi antara FPK provinsi dengan FPK kabupaten dan kota, khususnya wilayah Gerbangkertosusila (Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo dan Lamongan).

“Melalui Rakor ini, FPK Jatim menyelaraskan program kerja dan merumuskan langkah bersama menghadapi tantangan kebangsaan yang semakin kompleks,” ujar Ali Zaini.

Kepada peserta Rakor FPK Jatim ini, Ali mengajak seluruh pengurus FPK kabupaten/kota memiliki semangat yang sama. FPK harus menjadi salah satu garda terdepan dalam merawat dan menjaga kebinekaan yang berlandaskan Pancasila.

Barometer

Sekretaris FPK Jawa Timur, HM Alyas, SH, MH yang mendampingi ketua FPK Jatim, menekankan pentingnya membangun harmonisasi lintas etnis, suku, dan agama sebagai fondasi menjaga stabilitas daerah.

Sebab FPK memiliki posisi strategis sebagai salah satu barometer nasional sehingga potensi gesekan sosial harus diantisipasi sejak dini melalui komunikasi dan pembauran masyarakat, ulas Alyas.

Suhada Endrayono, SH, Wakil Ketua ikut menyampaikan sejumlah rekomendasi strategis, salah satunya perlunya pembentukan wadah koordinasi FPK di tingkat nasional.

Menurutnya, keberadaan wadah tersebut penting untuk mempercepat pertukaran informasi, memperkuat koordinasi antardaerah, serta mengantisipasi persoalan kebangsaan sebelum berkembang menjadi konflik yang lebih luas.

Rekomendasi penting itu adalah perlunya wadah FPK secara nasional, sehingga persoalan yang berkaitan dengan pembauran dan kebangsaan dapat segera dikoordinasikan serta diselesaikan tanpa mengorbankan kepentingan nasional, kata Syuhada.

FPK Nasional

Selaku Penasehat dalam kepengurusan FPK Jatim, HM Yousri Nur Raja Agam, SH menyatakan, mendukung pembentukan FPK tingkat nasional.

Bahkan FPK Jatim pada Rakerda akhir tahun 2023, pernah menyampaikan rekomendasi kepada gubernur Jatim dan Mendagri tentang pembentukan FPK tingkat pusat itu.

Beberapa kali pertemuan FPK dari beberapa provinsi pada acara yang diselenggarakan Ditjen Polpum Kemendagri (Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri), kita pernah menyampaikan hal tersebut, kata Yousri, Ketua FPK Jatim masabakti 2019–2024 itu.

Dari pihak Kemendagri sudah dibahas, namun belum bisa diwujudkan, karena diperlukan ada dasar hukumnya. Artinya, perlu ada perubahan dari Keputusan Mendagri No.34 tahun 2006 tentang FPK atau Pedoman Penyelenggaraan Pembauran di Daerah.

Namun ada petunjuk dari Staf kemendagri. Kita bisa membentuk Asosiasi FPK, seperti Asosiasi Pemeritah Provinsi (APPSI), Pemkab (APKASI), Pemkot (APEKSI), DPRD Provinsi, jelas Yousri menanggapi usul beberapa FPK Provinsi saat itu.

Kecuali itu, tambah Yousri Raja Agam selesai Rakor FPK Jatim kepada awak media di Bakesbangpol Jatim, masalah kepengurusan skala nasional ini juga menjadi topik di organisasi Forum di lingkungan Kesbangpol.

“Di antaranya ada empat organisasi forum di Kesbangpol, yakni FKUB (Forum Kerukunan antar Umat Beragama), FKDM (Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat) dan FKPT (Forum Kordinasi Penanggulangan Terorisme),” jelas Yousri. (myn)