FAKTA – Tabir karut-marut penanganan sampah di Pulau Dewata kian memanas dan mulai menyeret dugaan skandal keuangan di lingkaran elit birokrasi. Dalam kelanjutan talkshow krusial yang digelar BEM Dewata Bali Dwipa bertajuk “Bali Darurat Sampah: Lantas, Gerak Apa yang Bisa Kita Lakukan?” di Pantai Kelan pada Sabtu malam (23/5/2026), perwakilan Swakelola Sampah Bali (SSB) bersama pengamat kebijakan secara radikal membongkar adanya konspirasi pembiaran serta birokrasi berbelit yang sengaja diciptakan untuk memojokkan pelaku swakelola di bawah.
Sekretaris SSB Bali, I Wayan Teddy mengatakan sikap Pemerintah Provinsi Bali yang selama ini terkesan memarginalkan keberadaan para pelaku swakelola sampah. Teddy mengungkapkan bahwa selama bertahun-tahun, SSB dipaksa tunduk pada rantai administrasi dan perizinan yang sangat rumit hanya untuk mengangkut sampah di lapangan, sementara volume sampah di hulu terus membludak tanpa henti. Anehnya, eksistensi SSB baru diakui dan dilirik oleh Pemprov Bali setelah mereka menyatakan kesiapan untuk menyediakan sistem tender mandiri.
Lebih lanjut, Teddy menuding bahwa ancaman lumpuhnya Bali akibat darurat kebersihan murni merupakan akumulasi dosa dan kelalaian berlapis dari tingkat pusat hingga daerah yang membiarkan Bali tanpa fasilitas pengolahan layak dalam waktu lama.
“Ini terjadi karena pembiaran. Pembiaran tidak memiliki fasilitas yang layak dalam pengolahan sampah. Dan sekarang baru mau dibangun PSEL. Saya tidak bisa menyalahkan siapa-siapa, ini murni kesalahan dari pusat sampai daerah,” cetus Wayan Teddy dengan nada emosional.
SSB memprediksi Bali akan menghadapi bencana besar berupa ledakan atau booming sampah secara massal di berbagai sudut kota tepat setelah tanggal 31 Juli 2026 jika TPA Suwung benar-benar dipaksa tutup tanpa adanya zona pembuangan alternatif yang siap operasional. “Tanpa ada TPA Suwung, atau tanpa adanya TPA yang lain, tetap akan ada booming sampah pasca 31 Juli,” tegas Teddy menyampaikan hasil kajian yang sejalan dengan prediksi para akademisi.
Sebagai solusi konkret, Teddy menyatakan pihaknya sudah menggedor Komisi II DPRD Bali dipimpin Ajus Linggih untuk mendesak pengadaan teknologi thermal ramah lingkungan seperti teknologi insinerator mobile buatan PT Pindad yang terbukti mampu mereduksi sampah hingga 90 %.
Hantaman fakta dari pihak swakelola tersebut didukung penuh Pengamat Sosial-Kebijakan Bali, I Gusti Putu Artha. Dengan berani, Putu Artha melemparkan kritik tajam yang mengarah pada dugaan adanya aliran dana gelap di balik polemik penutupan ini. Ia menegaskan, memaksakan penutupan TPA Suwung di tengah ketidaksiapan sistem TPS3R yang kini sudah overload adalah tindakan bunuh diri bagi pariwisata Bali.
Putu Artha mendesak pemerintah untuk segera memilih dua opsi realistis, yakni tetap mempertahankan TPA Suwung dengan langkah revitalisasi total hingga megaproyek PSEL benar-benar siap beroperasi, atau segera membuka lahan TPA baru di wilayah lain.
“Hanya ada dua opsi. Tetap TPA Suwung dibuka, apapun risikonya dengan revitalisasi dengan keadaan sekarang. Dan atau, semua yang tidak terselesaikan hari ini, dipindahkan ke tempat lain membangun sebuah TPA baru. Siapa tahu ada pejabat sini menerima duit dari TPA Suwung,” pungkas Putu Artha. (fa)
