FAKTA — Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman mempercepat pelaksanaan Program Revitalisasi Satuan Pendidikan sebagai langkah strategis memulihkan sektor pendidikan pascabencana hidrometeorologi yang melanda Sumatera Barat pada akhir 2025.
Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Padang Pariaman, Hendra Aswara, menegaskan bahwa percepatan program ini menjadi prioritas guna menjamin keberlangsungan proses belajar mengajar yang aman, nyaman, dan berkualitas bagi peserta didik.
“Program ini bukan sekadar membangun kembali, tetapi memastikan anak-anak kita mendapatkan fasilitas pendidikan yang mendukung tumbuh kembang mereka secara optimal,” ujar Hendra di ruang kerjanya.
Ia menjelaskan, program revitalisasi tersebut merupakan mandat dari Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2025 dan termasuk dalam Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC). Fokusnya mencakup rehabilitasi, pembangunan kembali, serta penyediaan sarana dan prasarana pendidikan guna menunjang efektivitas pembelajaran.
Berdasarkan data per 17 April 2026, Kabupaten Padang Pariaman memiliki 773 satuan pendidikan dengan total 66.532 siswa, didukung oleh 5.277 guru dan 1.859 tenaga kependidikan. Namun, bencana hidrometeorologi menyebabkan kerusakan signifikan pada 57 sekolah, yang terdiri dari 21 PAUD, 27 SD, dan 3 SMP.
Dari jumlah tersebut, tiga sekolah mengalami kerusakan berat hingga memerlukan relokasi, termasuk SDN 05 Batang Anai.
“Sekolah dengan kerusakan ringan hingga sedang sudah ditangani melalui program revitalisasi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Sementara yang rusak berat akan dibangun kembali melalui unit sekolah baru,” jelas Hendra.
Untuk mendukung program tersebut, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp25,3 miliar. Rinciannya, Rp11,3 miliar untuk PAUD, Rp6,39 miliar untuk SD, dan Rp7,55 miliar untuk SMP. Saat ini, sekitar 70 persen dana telah disalurkan langsung ke rekening masing-masing sekolah.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman, Hendri, menambahkan bahwa pelaksanaan revitalisasi dilakukan secara swakelola dengan melibatkan pihak sekolah dan masyarakat setempat.
“Model ini kami pilih agar pengerjaan lebih cepat, tepat sasaran, sekaligus memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, seluruh pekerjaan ditargetkan rampung dalam waktu tiga bulan dengan pengawasan ketat dari pemerintah daerah dan tim teknis. Pendampingan juga dilakukan secara berkala untuk memastikan kualitas pembangunan dan kelengkapan administrasi berjalan sesuai standar.
Hendra menegaskan, pemerintah daerah akan terus mengawal proses revitalisasi hingga seluruh sekolah terdampak kembali berfungsi optimal.
“Kami pastikan program ini berjalan cepat, tepat sasaran, dan berkualitas. Harapannya, seluruh satuan pendidikan dapat kembali pulih dan memberikan layanan terbaik bagi anak-anak kita,” katanya.
Dengan percepatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman optimistis seluruh sekolah terdampak bencana dapat segera beroperasi normal, sehingga kegiatan belajar mengajar tetap berlangsung secara aman, nyaman, dan berkualitas. (ss)
